Mengulik Fakta Di Balik Polemik Fatwa Haram Golput, Adakah Kaitannya dengan Cawapres 01?


    SURATKABAR.ID – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Profesor Huzaemah T Yanggo dengan tegas menyatakan bahwa lembaganya tak pernah sekalipun mengeluarkan fatwa haram untuk golput (golongan putih).

    Adapun di dalam fatwa pada tahun 2009, yang berisi soal kewajiban bagi seluruh umat Islam, masyarakat Indonesia, untuk memilih pemimpin, tak ada bahasa golput yang digunakan. “Bahasa golput itu sama sekali tidak ada dalam fatwa,” ujar Huzaemah, dikutip dari Detik.com pada Jumat (29/3/2019).

    Sebenarnya, fenomena golput yang digunakan untuk menyebut warga yang ogah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sudah muncul sejak awal Orde Baru, yakni tahun 1971. Meski tak pernah bertambah secara signifikan, namun jumlahnya pun tak pernah berkurang.

    Fenomena satu ini memang biasanya menjadi topik perbincangan panas setiap kali masuk masa-masa pemilu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa baru pada 2009 MUI sampai membuat fatwa soal hal tersebut?

    Selain itu apa alasannya baru setelah berselang 10 tahun, fatwa tersebut kembali mencuat dan bahkan sampai menuai polemik? Adakah hubungannya dengan Ketua Umum MUI nonaktif KH Ma’ruf Amin yang kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Calon Presiden Petahana Joko Widodo (Jokowi).

    Baca Juga: Soal Fatwa Golput haram, Begini Ketegasan MUI

    Wanita Indonesia pertama yang sukses meraih gelar doctor dari Al-Azhar, Mesir, ini kembali menekankan bahwa MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa hanya berdasarkan dengan pesanan atau tekanan semata. Umumnya, fatwa-fatwa MUI dibuat berdasarkan permintaan masyarakat.

    “Kenapa baru dibuat fatwa soal golput pada 2009? Ya, karena baru saat itu ada permintaan dari masyarakat,” jelas wanita yang sudah lebih dari 30 tahun terlibat di dalam Komisi Fatwa MUI tersebut kemudian.

    Jika soal fatwa golput kembali ramai diperbincangkan, “Itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan ketua umum kami, Bapak Ma’ruf Amin yang menjadi cawapres,” ujar Huzaemah menjawab keraguan masyarakat.

    Adapun dalam fatwa dan rekomendasi, ia menambahkan, MUI tak menyebut nama calon yang layak dipilih. Organisasi tersebut hanya menyebutkan soal kriteria calon pemimpin. Dan terkait dari apakah masyarakat mau mengikuti fatwa atau tidak, ia mengaku MUI tak mempermasalahkannya.

    “Sebagai organisasi para ulama, MUI wajib mengeluarkan fatwa. Setelah fatwa diterbitkan, diserahkan ke masyarakat apakah akan mengikuti atau tidak,” ujar Huzaemah yang juga menjabat sebagai Rektor di Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta ini.

    [wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]