Getolnya Jokowi Menekan Golput di Pilpres 2019


SURATKABAR.ID – Pemerintah dan kubu petahana, Joko Widodo-Ma’ruf Amin memberikan perhatian serius kepada golongan putih (golput). Golput sendiri diketahui merupakan kelompok masyarakat yang tidak memilih salah satu calon dalam pemilu. Dan kini, pemerintah dengan getolnya tengah gencar berusaha menekan angka golput jelang gelaran Pemilu 2019 pada April nanti.

Menukil reportase CNNIndonesia.com, Kamis (28/03/2019), saat berkunjung ke pondok pesantren di Muntilan, Jawa Tengah, Jokowi mengimbau para santri agar mengajak kerabat dan teman ke tempat pemungutan suara. Calon presiden nomor urut 01 itu meminta agar tak ada satu orang pun yang golput. Hal ini dikarenakan pilihan warga Republik Indonesia kelaklah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara.

Cawapres Ma’ruf Amin di kubu yang sama bahkan menuding ada pihak yang ingin mempengaruhi orang lain agar menjadi golput. Ma’ruf juga mengingatkan bahwa MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa golput itu haram sejak 2009.

Tak hanya itu, Menko Polhukam Wiranto juga menyebut orang yang mengajak golput sebagai pengacau pemilu. Mereka bisa dijerat dengan Undang-undang terorisme maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU KUHP.

“Kalau UU Terorisme tidak bisa, undang-undang lain masih bisa, ada UU ITE, UU KUHP bisa,” tukas Wiranto, Rabu (27/03/2019).

Baca juga: Soal Fatwa Golput Haram, Begini Ketegasan MUI

Sementara itu, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai bahwa keberadaan golput juga disebabkan karena pemilih kecewa terhadap Jokowi. Pasalnya, ada banyak janji dari pemilu sebelumnya yang tak direalisasikan Jokowi.

Lebih lanjut, menurut analisa Indria Samego selaku pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sikap kubu petahana yang ingin menekan angka golput tak lepas dari keinginan mereka agar dapat menang mutlak. Dengan begitu, maka jalan Jokowi memimpin Indonesia lima tahun ke depan akan dapat lebih mulus.

Indria Samego berkaca pada hasil Pilpres 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla mengalahkan lawannya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan selisih suara tipis. Jika selisih tipis itu terjadi lagi pada Pilpres 2019, Indria memperkirakan kubu Prabowo akan kembali menggugat.

“Beda satu persen pun memang menang, tapi dari pengalaman, untuk mendelegitimasi petahana, KPU, Bawaslu, polisi, dan sebagainya, ini bisa dijadikan alat untuk menunjukkan bahwa kubu Pabowo dikeroyok,” ungkap Indria kepada awak media, Rabu (27/03/2019).

“Tapi kalau menangnya mutlak, susah dibawa ke MK (Mahkamah Konstitusi),” imbuhnya.

Indria menilai angka golput yang mencapai 15-20 persen suara terbilang cukup besar. Menurutnya, keinginan inkumben untuk merebut suara golput bersifat wajar. Meski begitu, ia berpendapat dengan tingkat golput sebesar itu, angka partisipasi pemilu nanti masih terbilang tinggi.

Kubu Petahana Lebih Reaktif Sikapi Golput

Sementara itu, Alghiffari Aqsa yang merupakan salah satu pegiat golput menyebutkan kubu petahana memang lebih reaktif menghadapi gelombang golput dibandingkan pihak Prabowo-Sandiaga.

Perkiraan Alghiffari, reaksi itu timbul lantaran kubu petahana menghitung keberadaan golput akan berpengaruh pada menurunnya elektabilitas Jokowi-Ma’ruf.

Meskipun demikian, mantan direktur LBH Jakarta itu menampik bahwa gerakan golput bertujuan untuk menggemboskan suara Jokowi. Menurutnya, pengikut golput yang makin tinggi justru adalah cerminan sistem pemilu yang makin membuat masyarakat tambah tidak selera mengikutinya.

“Prabowo bukan opsi karena dia punya catatan buruk mengenai hak asasi manusia di ’98. Ngapain kita ngurusin Prabowo,” celetuk Alghiffari.

Pengacara publik ini juga mengomentari soal fatwa MUI berkenaan dengan golput. Ia mengatakan, fatwa itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ia lantas mengingatkan pada Pemilu 2014, angka golput cukup tinggi meskipun fatwa haram golput sudah dikeluarkan MUI sebelumnya.

Angka golput pada Pilpres 2009 berada sebesar 28,3 persen. Angka itu naik pada Pilpres 2014 menjadi 29,01 persen.

“Oleh karena itu fatwa golput haram yg keluar sebelum Pemilu 2014 tidak efektif menekan angka golput,” ujarnya.

Ia memperkirakan angka golput pada Pemilu 2019 akan terus meningkat, mengingat sistem politik saat ini justru semakin buruk dan strategi kampanye yang dibangun cenderung merusak.

Alghiffari menekankan gerakan golput ini akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Ia pun berharap para peserta pemilu, baik itu capres-cawapres maupun caleg, jadi terdorong lebih serius menjual program-programnya yang masuk akal kepada masyarakat.

Menurutnya, dalam waktu jangka panjang, keberadaan golput dapat menjadi tolok ukur bagi sistem politik elektoral dalam negeri.

“Ketika golput semakin besar, kita jadi punya daya tawar. Mereka akan kehilangan legitimasi politik jadi mereka akan mencari apa perbaikan sistem yang bagus,” tandas Alghiffari.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.