Waduh! Sudirman Said dan Mantan Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Polisi


SURATKABAR.ID – Mantan Menteri Energi dan Sumber Saya Mineral (ESDM) Sudirman Said dipolisikan usai Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) melayangkan laporan atas dirinya ke Bareskrim Mabes Polri, Senin (25/3) kemarin.

Namun, seperti diwartakan Jawapos.com pada Senin (25/3/2019), ada dua mantan pejabat SKK Migas yang ikut diseret selain Sudirman Said. Diyakini, keduanya mantan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto.

Alasan laporan tersebut diajukan, seperti yang dijelaskan Koordinator Alaska Adri Zulpianto, adalah atas dugaan adanya tindak pidana korupsi berjamaah antara Sudirman, Amien, dan Djoko. Adapun korupsi tersebut berkaitan dengan tender Sorong Supply Services yang digelar BP Tangguh LNG SKK Migas.

“Kami sudah melaporkan hal ini ke Bareskrim Polri dan diterima oleh Direktorat Tipikor (Bareskrim) tadi,” ujar Adri Zulpianto ketika ditemui di Gedung Bareskrim, Kebayoran Baru, Jakarta, pada Senin (25/3) kemarin.

Lebih lanjut ia mengungkapkan pada tahun 2015, pihak SKK Migas memiliki proyek Shorebase Supply Services yang berlokasi di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur. Proyek yang digarap oleh PT Petrosea Tbk tersebut bernilai Rp 541 miliar.

Baca Juga: Soal Pertemuan Rahasia Presiden Jokowi dan Bos Freeport, Sudirman Said Diminta Buktikan

“Namun dalam perjalanannya telah dibatalkan sepihak oleh SKK Migas dengan dalih telah menerbitkan persetujuan tender di Sorong, Papua pada Juni 2017,” ungkap Adri.

Akan tetapi, Alaska mendapati adanya permainan pada proyek Shorebase Supply Service di Sorong, Papua. Pasalnya, kuat dugaan, sejak awal pihak lelang telah mengarahkan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender tersebut.

Tiga perusahaan yang mengikuti tender saat itu adalah PT Petrosea Tbk, PT Ekanuri, dan PT Prima Jasa Logistik (PJL). Tender akhirnya dimenangkan oleh PT Petrosea Tbk.

“Anehnya pada saat tender baru, ada dugaan pihak Petrosea melaksanakan konstruksi fasilitas Shorebase kurang lebih setahun lebih awal. Jadi ada dugaan kuat bahwa pihak BP sejak awal telah mengarahkan PT Petrosea untuk jadi pemenang proyek di Sorong,” ujarnya tegas.

Fakta lain juga ikut terkuak, di mana nilai proyek yang diajukan oleh Petrosea menurut Alaska jauh berbeda, yakni Rp 734 miliar. Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Shorebase Supply Services yang berlokasi di Jawa Timur.

“Akibatnya terdapat potensi kerugian negara yang tidak sedikit dalam proyek Shorebase Supply Services di Sorong, Papua, sebesar Rp 193 miliar,” jelas Adri kemudian.

Saat ditanyai mengapa Alaska tidak membawa laporan dugaan korupsi ini ke KPK, ia mengatakan pihaknya tidak ingin terlibat dalam konflik kepentingan. Seperti yang diketahui, Amien adalah mantan wakil ketua lembaga antirasuah tersebut.

“Kenama (laporannya) nggak ke KPK? Karena Amien Sunaryadi itu mantan KPK. Jadi laporan kami berikan ke Bareskrim Polri,” pungkasnya.