Rizal Ramli Ingin Temui Jokowi untuk Minta Kartu Kaya


SURATKABAR.ID Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memberikan sindiran cukup menohok terkait sejumlah program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rizal menyoroti perihal soal tiga kartu sakti lewat akun Twitternya. Ia menyampaikan kritikannya itu dengan gaya becanda.

Rizal Ramli menyatakan keinginannya bertemu Jokowi untuk memperoleh tiga kartu. Ketiga kartu yang akan ia minta bukan kartu yang selama ini digaungkan Jokowi, melainkan kartu bahagia, kartu kaya, dan kartu sabar.

Baca Juga: Amien Rais: Mas Kowi Sumber Segala Nestapa Indonesia

“Pak @jokowi saya ingin bertemu Bapak untuk mendapatkan kartu bahagia, kartu sabar & kartu kaya,” tulis Rizal lewat Twitter-nya sembari menandai akun pribadi milik Jokowi.

Rizal lantas meneruskan dengan menyebutkan kehidupannya bakal indah bila memiliki tiga kartu itu. Ia juga menyebut kartu itu akan membawa keadilan dan kemakmuran, layaknya slogan koalisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. “Sehingga Indonesia betul-betul adil dan makmur,” tulisnya diikuti simbol ekspresi tersenyum dan memohon.

Rizal Ramli adalah pria yang lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1954. Ia adalah seorang mantan tokoh mahasiswa, pakar ekonomi dan politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menggantikan Indroyono Soesilo sejak 12 Agustus 2015.

Sebelumnya ia juga pernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Koordinator bidang Perekonomian, serta Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya. Karena ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia, Rizal pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP) yang ditawarkan PBB pada November 2013.

 


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler


Berita sebelumyaPemilu Makin Dekat, KPU Malah Temukan 16.000 Lembar Surat Suara Rusak
Berita berikutnyaRocky Gerung: Kita Bertanding dengan Argumen dan Bukan dengan Sentimen