Sejarah Supersemar Masih Diperdebatkan, di Mana Naskah Aslinya?


SURATKABAR.ID – Sudah setengah abad lebih sejak peristiwa Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) berlalu. Meski begitu, momentum bersejarah di tahun 1966 ini masih menyisakan misteri. Bahkan, kesimpangsiurannya pun menimbulkan tanda tanya. Benarkah Orde Baru tak bisa dibilang sah jika Supersemar palsu?

”Bagi hukum tata negara, masalah Supersemar dalam sejarah sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Kita harus move on untuk berdamai dengan sejarah. Kita harus bisa menerima perjalanan sejarah bangsa sebagai fakta,” ungkap Mahfud MD dalam Diskusi Nasional tentang Implikasi Supersemar Bagi Peradaban Indonesia di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, 23 Maret 2016 lalu, sebagaimana dikutip dari laporan Tirto.ID, Senin (11/03/2019).

Bisa jadi yang dituturkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut adalah benar. Mau sampai kapan bangsa ini meributkan Supersemar? Surat sakti yang menandai pergantian rezim Soekarno ke Orde Baru itu memang mandraguna. Terlebih mengingat sampai saat ini, surat itu belum terkuak fakta kebenarannya.

Semakin sering kebenaran dibaliknya berusaha digali, persoalan Surat Perintah 11 Maret 1966 itu justru malah kian kompleks. Dari dua versi yang awalnya diperdebatkan, Supersemar sekarang sudah “beranak” lagi menjadi tiga versi, atau empat, bahkan lima?

Apa Fungsi Supersemar?

Inti dari Supersemar ialah surat perintah dari Presiden Soekarno yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966. Isinya yaitu instruksi presiden kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan negara yang memang sedang rentan saat itu. Salah satunya lantaran dampak peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Baca juga: Inilah Sejarah Ani Yudhoyono Waktu Kecil, Kenapa Dia Diberi Nama Kristiani?

Fakta penerapannya memang sangat fatal. Terlepas dari segala kepentingan dan “kesaksian” dari sejumlah pihak yang lantas disangkal atau muncul “kesaksian” lainnya dan lantas berbantah klaim, Soeharto memakai Supersemar untuk “mengamankan” jalannya pemerintahan.

Supersemar lalu difungsikan sebagai surat sakti yang pada akhirnya menjadi legitimasi Soeharto untuk mengambil-alih pucuk pimpinan negara dari Soekarno. Inilah sinyal awal lahirnya Orde Baru yang kemudian berkuasa hingga lebih dari tiga dekade lamanya. Dan kenyataannya, begitulah sejarah yang telah ditorehkan di Bumi Pertiwi.

Yang menjadi persoalan, Supersemar ternyata tak hanya ada satu versi saja. Sehingga apa yang sebenarnya diperintahkan Sang Bapak Proklamator kepada Letjen Soeharto saat itu belum terkuak dengan pasti: apakah sekadar menjaga keamanan negara termasuk presiden dan keluarganya, atau pengalihan kekuasaan?

Karena tak dapat dipungkiri bahwa penafsiran dan pengaruh penguasa saat itu juga turut menentukan jalannya sejarah di negeri ini.

Dari 3 Versi, Tak Ada Naskah Asli

Hingga tahun 2013, setidaknya ada 4 versi Supersemar yang disimpan oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keempat versi itu berasal dari tiga instansi, yaitu 1 versi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, 1 versi dari Akademi Kebangsaan, dan 2 versi dari Sekretariat Negara (Setneg). Yang menjadi pegangan selama Orde Baru adalah versi pertama dari Puspen TNI AD.

Lantas, manakah Supersemar yang asli dari keempat versi itu? Ternyata tak ada, alias palsu semua. Hal ini dinyatakan langsung oleh mantan Kepala ANRI, M. Asichin, saat menjadi pembicara dalam Workshop Pengujian Autentikasi Arsip di Jakarta pada 21 Mei 2013 lalu.

“Dari bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (Labfor) Mabes Polri, semuanya dinyatakan belum ada yang orisinal, belum ada yang autentik. Jadi, dari segi historis, perlu dicari terus di mana Supersemar yang asli itu berada,” beber M. Asichin waktu itu, nengutip www.menpan.go.id.

Perihal Supersemar versi Puspen TNI AD yang selama ini dijadikan pegangan Soeharto, M. Asichin menegaskan itu juga tidak asli. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa suksesi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto memang tidak terjadi seperti yang selama Orde Baru yakinkan ke masyarakat.

“Supersemar versi TNI AD itu sudah dibuat dengan teknologi mesin komputer. Padahal, tahun 1966 belum digunakan mesin komputer, masih menggunakan mesin ketik manual. Berarti dokumen itu palsu, dibuat setelah tahun 1970-an,” ujar M. Asichin kemudian.

Keabsahan Orde Baru

Jika keempat versi Supersemar yang disimpan ANRI ternyata palsu, lantas di manakah naskah yang asli?

“Tidak ada yang tahu di mana surat asli Supersemar berada. Selain itu, banyak versi yang beredar… Teks otentik itu penting untuk kita lihat asas orisinalitasnya. Kalau tidak ada, ya seperti sekarang, debat yang tidak ada habisnya,” tukas sejarawan muda, Bonnie Triyana, melansir Rappler, 11 Maret 2015.

Ya, persis yang Bonnie tuturkan, bahkan hingga tahun 2019 ini, belum ada kejelasan ihwal Supersemar. Maka, tak salah jika Mahfud MD meminta semua pihak untuk move on. Terlepas dari kontroversi dokumen Supersemar, ahli hukum tata negara ini berpendapat peralihan yang terjadi saat itu sah secara hukum.

“Kekuasaan Orde Baru dengan produk hukum yang lahir dari Supersemar itu sah. Jika ada yang mengatakan bahwa Orde Baru adalah rezim haram, maka segala yang kita miliki termasuk keberadaan kita juga haram,” cetus Mahfud MD.

Ada yang bilang bahwa Supersemar merupakan media untuk upaya kudeta merangkak. Mahfud mengatakan, jika memang itu yang terjadi, tetap saja kemunculan Orde Baru adalah sah karena telah diakui oleh dunia internasional.

“Di dalam fakta politik dan filsafat hukum tata negara, pengambilan kekuasaan yang bisa dipertahankan secara efektif dan mendapatkan pengakuan internasional menjadi sumber hukum,” tandas Mahfud.

“Dulu (reformasi 1998) saya juga ikut mendemo Pak Harto karena ada kesalahan, tapi saat ini ternyata lebih salah lagi… Semua rezim memiliki kebijakan sendiri. Ada segi positif dan negatifnya,” tegas mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI ini.

Jangankan Mahfud MD, Anhar Gonggong, sejarawan LIPI yang kerap mengkritisi Orde Baru, juga menilai bahwa ribut-ribut Supersemar sudah tidak relevan lagi.

Hal ini dikarenakan hampir semua tokoh terkait telah tiada. Jika nantinya Supersemar yang asli ditemukan, siapa yang harus bertanggungjawab atas kekeliruan sejarah yang telah terlanjur terjadi?

“Pak Harto sudah meninggal, Bung Karno juga sudah meninggal,” ujar Anhar Gonggong dalam diskusi Peringatan 50 Tahun Supersemar di Jakarta, 13 Februari 2016.

Supersemar masih seperti lorong tanpa ujung, hanya menjadi komoditas semu yang ramai diributkan dan diperdebatkan manakala tanggal kenangan itu datang saban tahunnya, hari ini tepat 53 tahun lalu Supersemar dikenang.

Atau jangan-jangan, surat sakti itu memang tidak pernah ada? Maka, seperti diucapkan Anhar Gonggong, “Mari kita tempatkan ini sebagai peristiwa sejarah yang biasa saja.”