Tiket MRT Rp 10 Ribu Dinilai Sri Mulyani Tak Cukup untuk Balik Modal


SURATKABAR.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara menanggapi usulan tarif perjalanan dengan moda raya terpadu berbasis rel listrik (Mass Rapid Transit atau MRT) Jakarta yang dipatok dengan harga Rp 10 ribu per 10 kilometer.

Sri Mulyani, seperti yang dihimpun dari laman CNNIndonesia.com pada Kamis (7/3/2019), menyebut bahwa tarif tersebut sama sekali tak dapat mengembalikan total investasi yang sebelumnya digelontorkan pemerintah sebesar Rp 16 triliun.

“Biaya sebesar Rp 16 triliun tentu nanti tidak akan kembali dalam bentuk tiket,” ujar Ani, sapaan akrabnya, ketika ditemui di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/3) kemarin.

Meski demikian, ia menambahkan, nilai investasi yang telah digelontorkan tetap akan kembali dari sumber-sumber lainnya, yakni dari kegiatan ekonomi yang ikut muncul dengan adanya MRT. Sebagai contoh, ia menyebut kerja sama bisnis antara PT MRT Jakarta dengan perusahaan-perusahaan swasta yang menyewa ruang penjualan ataupun jasa iklan di stasiun.

Belum lagi kegiatan ekonomi di sekitar kawasan stasiun MRT yang menurutnya juga bakalan memberikan kontribusi bagi ekonomi masyarakat setempat hingga perekonomian Tanah Air.

Baca Juga: Janji Jokowi Mau Gaji Pengangguran Lewat Kartu Pra-Kerja Dinilai sebagai Bentuk Penyesatan Ekonomi

“Tentu ini akan memperkuat investasi di infrastruktur dan berdampak positif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, di sisi lain, meskipun tarif perjalanan MRT tak dapat mengembalikan investasi yang dikeluarkan, namun ia menilai besaran tarif yang dipasang sudah sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan demikian, hadirnya MRT tak akan menjadi beban bagi masyarakat.

“Apakah ini kemahalan? Tentu kami lihat dari berbagai aspek. Dari keseluruhan itu, tentu dari sisi biaya dan waktu akan hemat, juga kenyamanan serta daya beli masyarakat masih comparable,” ungkap Sri Mulyani.

Kendati begitu, tarif yang dipasang untuk biaya perjalanan MRT fase pertama dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Stasiun Lebak Bulus sebenarnya belum mencapai tahap final. Pasalnya masih menunggu keputusan resmi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun usulan terakhir yang diturunkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah memasang tarif senilai Rp 10 ribu untuk setiap 10 km. Dan dari usulan tersebut, asumsi subsidi yang ditanggung oleh pemprov adalah sekitar Rp 21.659 per penumpang.

Sementara secara total, jumlah subsidi yang akan ditanggung oleh pemprov dengan usulan tarif sebesar Rp 10 ribu per 10 km mencapai angka Rp 338 miliar per tahunnya.

Sementara PT MRT Jakarta sendiri pernah memberikan usulan tariff MRT sekitar Rp 8.500 per 10 km. Dengan usulan tersebut maka total subsidi yang harus ditanggung oleh pemprov adalah sekitar Rp 365 miliar per tahun.