Janji Jokowi Mau Gaji Pengangguran Lewat Kartu Pra-Kerja Dinilai sebagai Bentuk Penyesatan Ekonomi


    SURATKABAR.ID – Rencana Calon Presiden Petahana Joko Widodo (Jokowi) yang akan memberikan gaji kepada pengangguran lulusan SMK dinilai hanya bakalan menambah beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saja.

    Pasalnya, uang di APBD sendiri sudah memiliki pos-posnya masing-masing dengan tingkat prioritas yang telah ditentukan. Rencananya, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 akan melancarkan janji ini melalui program Kartu Pra-Kerja.

    “Ini salah satu bentuk penyesatan ekonomi, ini nggak realistis, hanya menjadi beban APBN saya setuju,” ujar Peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira ketika dihubungi, di Jakarta, pada Selasa (5/3), seperti yang dikutip dari laman Detik.com.

    Bhima kemudian menjelaskan bahwa beban APBN yang ia maksud lantaran desain dari kas negara sendiri masih defisit. Belum lagi ditambah dengan adanya prioritas anggaran, seperti untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

    “Dari sisi anggaran pun kita masih ada defisit, masih ada prioritas belanja yang lebih penting. Katanya pemerintah mau mengalokasikan belanja ke infrastruktur, pengembangan SDM, bukan memberikan gaji kepada pengangguran SMK,” imbuhnya.

    Baca Juga: Batal! Janji Jokowi Realisasikan Gaji Kepala Desa Selevel PNS Ditunda ke 2020

    Oleh karena itu, ia mengaku khawatir jika program Kartu Pra-Kerja yang di dalamnya terdapat kebijakan pemberian gaji kepada para lulusan SMK yang menganggur justru menjadi disinsentif dan jadi kebijakan diskriminatif. Pasalnya pengangguran tak hanya dari lulusan SMK, namun juga lulusan SD dan SMP.

    “Jadi kalau pemerintah ada diskriminatif ini juga akan menurunkan minat orang menjadi ‘Ya udah deh SMA saja’ jadi bukan untuk kerja, tapi SMK saja berharap mendapatkan Kartu Pra-Kerja,” ungkap Bhima lebih lanjut.

    Tak hanya itu saja. Bhima juga mengkhawatirkan bahwa beban APBN dari kebijakan pemerintah memberikan gaji kepada para pengangguran dari lulusan SMK ini justru akan membuat utang semakin bertambah.

    “Pastinya akan jadi beban utang baru karena pos belanja pemerintah meningkat, tapi di saat yang sama rasio pajak cuma 11,5%. Efek ke defisit anggaran akan ditutup dengan penerbitan utang baru,” tandas Bhima tegas.

    [wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]