Soal Keberadaan Agama Yahudi, Menag: Memang Dilindungi UU Sejak Tahun 1965


SURATKABAR.ID Beberapa waktu belakangan muncuk kabar yang viral mengenai pemerintah yang meresmikan agama Yahudi. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dengan tegas menyatakan bahwa kabar tersebut keliru.

Menurutnya, agama Yahudi di Indonesia bukan diresmikan, akan tetapi sejak tahun 1965 telah dilindungi oleh undang-undang.

“Keberadaan agama Yahudi di Indonesia itu bukan karena diresmikan Pemerintah, tapi memang dilindungi UU bahkan sejak tahun 1965,” kata Lukman Hakim, di Jakarta, Rabu (27/2/2019), dikutip dari sindonews.com.

Menurutnya, Indonesia memiliki Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Regulasi ini dikenal juga dengan UU 1/PNPS Tahun 1965.

“Undang-Undang (UU) yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 27 Januari 1965 ini terdiri 5 Pasal,” ucap Lukman.

Baca Juga: Din Syamsuddin Tanggapi Polemik Hasil Munas NU Tentang Penghapusan Istilah Kafir

“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 UUD dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain,” jelas Menag mengutip penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS Tahun 1965.

“Jadi, selagi tidak melanggar peraturan perundang-undangan, pemeluk agama Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoism dilindungi Undang-Undang. Jadi bukan pemerintah yang meresmikan, tapi undang-undang yang memberi pelindungan,” tegasnya lagi.
Pada bagian penjelasan pasal demi pasal UU ini, disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka selain mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, pemeluknya juga mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 UUD dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain,” jelas Menag mengutip penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS Tahun 1965.

“Jadi, selagi tidak melanggar peraturan perundang-undangan, pemeluk agama Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoism dilindungi Undang-Undang. Jadi bukan pemerintah yang meresmikan, tapi undang-undang yang memberi pelindungan,” tegasnya lagi.


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaDin Syamsuddin Tanggapi Polemik Hasil Munas NU Tentang Penghapusan Istilah Kafir
Berita berikutnyaPilih Nikahi Syahrini, Reino Barack Ungkap Alasan Putus dengan Luna Maya