Din Syamsuddin Tanggapi Polemik Hasil Munas NU Tentang Penghapusan Istilah Kafir


SURATKABAR.ID Mantan ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin turut angkat bicara terkait hasil Putusan Musyawarah Nasional (Munas) Organisasi Islam Nahidlatul Ulama pada 1 Maret lalu. Menurut Din, hidup di masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia harus bijak dan hati-hati dalam menyebut kata kafir bagi non-muslim.

Meski demikian, Din juga mengingatkan bahwa tidak bisa juga ‘gebyah uyah’ dengan menghilangkan kata kafir.

“Dalam konteks berbangsa memang harus dibarengi dengan sikap tasamuh (Toleransi), sehingga pemakaian istilah tersebut tidak dipakai secara peyodatif (memperburuk) kepada orang lain. Tapi juga tidak mungkin kitab suci yang sudah final lalu diamandemen,” kata Din, dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, Sabtu (02/03/2019).

Pria yang juga menjabat Honorary President World Conference on Religions for Peace tersebut menyatakan bahwa iIstilah tersebut perlu dipahami secara menyeluruh, karena pemakaian istilah seperti itu bukan hanya ada di Islam tapi juga agama yang lain.

“Kita ini mukmin beriman, ada yang tidak beriman sesuai Islam disebut oleh Al Qur’an dengan kata kafir, musrik, juga fasik,” tambahnya.

Baca Juga: NU Larang Menyebut Kafir ke Orang Non-Muslim, PDIP: Memperkuat Upaya Presiden Jokowi

Ia berpesan untuk tidak mengubah istilah-istilah yang sudah ada di Al Quran. Walaupun perlu kearifan dalam menggunakannya dalam pergaulan. Lebih lanjut, istilah untuk menyebut orang yang beda keyakinan juga ada di agama lain.

“Sebenarnya semua agama punya konsep teologi tentang ‘the others and the outsider‘, karena semua agama itu memiliki yang disebut kriteria keyakinan,” terang Din.

Din lantas mengingatkan bahwa putusan dari Munas NU sifatnya hanya sebagai fatwa. Karena ini sifatnya fatwa, maka tidak wajib diikuti. Mengingat fatwa tersebut sudah tersebar secara luas, pasti akan menimbulkan polemik.

“Menuju Pilpers mendatang sudah ada ujaran kebencian dengan menyematkan nama binatang kepada kelompok satu ke kelompok lainnya. Hemat saya itu tidak etis, itu sama saja mendegradasi harkat martabat kemanusiaan,” ucap Din.

Ia mengajak masyarakat untuk belajar dari kejadian tersebut dan kemudian berpolitik secara baik dengan beradu argumen yang sifatnya substantif, bukan hanya permukaan. Jika hanya permukaan, hal itu hanya akan banyak menguras energi karena pembahasan yang tidak berdampak pada kesejahteraan umat dan bangsa nantinya.