Heboh TKA China Punya e-KTP, TKN Jokowi Tuding Sosok Ini Sebagai Biang Kerok


SURATKABAR.ID – Mengenai masalah adanya tenaga kerja asing (TKA) yang mempunyai e-KTP, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma’ruf Amin meminta agar hal itu tak perlu diperpanjang. TKN Jokowi mengatakan, tokh persoalan TKA yang memiliki e-KTP tersebut sudah mengikuti peraturan di dalam undang-undang. Namun, benarkah ada sosok tertentu yang menjadi biang keroknya?

“Peraturan TKA dengan kondisi tertentu wajib memiliki e-KTP diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013. Produk UU ini kan yang bikin pemerintah dan parlemen, artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kepemilikan kartu identitas tersebut kan?” ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Irma Suryani Chaniago, saat dihubungi pers, Selasa (26/02/2019). Demikian dikutip dari Detik.com, Rabu (27/02/2019).

Terlebih, Irma melanjutkan, e-KTP milik TKA tersebut tak bisa digunakan untuk memilih saat pemilu lantaran tak terdaftar di DPT. Ia lantas menduga ada pihak yang sengaja melakukan framing buruk terkait kabar adanya TKA yang punya e-KTP itu untuk menyerang pemerintah.

“Yang menggoreng-goreng berita ini pasti yang punya tujuan buruk, yaitu untuk membuat kegaduhan dan image negatif pada pemerintah. Aduh, cukup dong bikin-bikin fitnah seperti ini,” ungkap Irma.

Oknum-oknum yang Tak Bertanggung Jawab

Ia pun mengharapkan agar dalam kontestasi pemilu ini, seluruh kontestan mengedepankan kualitas program kerja. Ia juga meminta oknum yang sengaja melakukan framing buruk itu untuk menghentikan aksi kampanye hitamnya.

Baca juga: Viral Warga China Punya e-KTP dan Hak Pilih, Ini Fakta yang Sebenarnya

“Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab saya imbau cukup, tinggalkan black campaign seperti ini, memalukan ketahuan kalau tidak cerdas dan nggak ngerti regulasi atau sengaja bikin hoax,” tandasnya.

Sebelumnya, KPU telah menjelaskan duduk perkara kemunculan NIK TKA China di Cianjur dalam DPT Pemilu 2019. NIK TKA China berinisial GC itu muncul di DPT sewaktu dimasukkan bersama nama WNI berinisial B.

Masalahnya ternyata ada pada perbedaan NIK Pak B (warga negara Indonesia) di e-KTP dengan DPT yang bersumber dari DP4 Pilkada 2018. Pak B tetap bisa mencoblos pada Pemilu 2019, sedangkan GC (warga negara China) tak bisa mencoblos.

“Poin pentingnya adalah Bapak GC dengan NIK ini tidak ada di DPT Pemilu 2019. Poin pentingnya itu,” tegas komisioner KPU Viryan Aziz menandaskan fakta yang ada.