Viral Warga China Punya e-KTP dan Hak Pilih, Ini Fakta yang Sebenarnya


SURATKABAR.ID – Viryan Aziz selaku Komisioner KPU menyampaikan pihaknya melapor ke polisi lantaran adanya sebaran foto yang menampakkan e-KTP milik warga negara China dan diduga palsu. Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan dugaan hoax terkait warga negara China Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) itu ke pihak kepolisian.

“Kita laporkan kepada Cyber Crime Mabes Polri agar ditelaah lebih dalam apakah foto tersebut hasil editan atau bukan,” ujar Viryan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (26/02/2019). Demikian dilansir dari CNNIndonesia.com.

Viryan mengatakan, mengenai foto yang kini viral tersebut, pihaknya pun telah melakukan verifikasi bersama KPU Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan juga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Hasilnya, ditemukan fakta bahwa foto e-KTP dengan nomor induk kependudukan di sana bukan tercatat atas nama Guohui Chen seperti yang beredar di media sosial saat ini.

“Ternyata NIK 3203012503770011 atas nama Bahar, maka yang terjadi adalah kesamaan NIK, tapi data berbeda,” tandas Viryan.

Baca juga: Diberi Uang Celengan oleh Bocah 8 Tahun untuk Nyapres, Begini Reaksi Prabowo

Sementara itu, Viryan menuturkan pemilik NIK yang asli itu kini sudah tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 di kawasan Cianjur.

Ia menambahkan, KPU menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus foto e-KTP hoaks itu ke pihak kepolisian.

Sebelumnya, media sosial digegerkan dengan foto e-KTP yang disinyalir merupakan milik warga negara China bernama Guohui Chen. Dalam e-KTP tersebut, Chen tercatat sebagai penduduk Cianjur, Jawa Barat.

Lantaran viralnya foto itu, warganet lalu menghubung-hubungkannya dengan dugaan kecurangan di gelaran pemilihan umum. Sebab, Putusan Mahkamah Konsitusi bernomor 102/PUU-VII/2009 memperbolehkan pemilih menggunakan hak pilihnya hanya dengan menunjukkan e-KTP.

Bukan Mendapat Hak Pilih

Lebih lanjut, di satu sisi, Kemendagri menyatakan WNA memang diperbolehkan mendapatkan e-KTP setelah mendapatkan Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap). Namun dokumen itu hanya digunakan sebagai status keimigrasian. Dan bukan serta-merta mendapat hak pilih di Pemilu 2019.

“WNA (warga negara asing) tidak bisa mencoblos karena kelihatan [di KTP-el] warga negara mana. Petugas di TPS sudah tahu syarat mencoblos pertama harus WNI. Kalau bukan WNI, no, coret, keluarkan dari TPS,” papar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/02/2019).