Jokowi Janji Kucurkan Dana Desa Rp 400 Triliun Jika Terpilih Lagi


SURATKABAR.ID – Peningkatan anggaran dana desa hingga Rp 400 triliun dijanjikan oleh calon presiden nomor urut 01 Ir. Joko Widodo (Jokowi). Petahana Jokowi berjanji akan meningkatkan anggaran dana desa jika kembali terpilih sebagai presiden pada tahun ini. ia mengatakan, dana desa sebesar Rp 400 T tersebut akan dikucurkan dalam lima tahun ke depan. Sehingga dengan pemanfaatan yang semakin baik, kemakmuran rakyat dapat menjadi semakin merata.

“Dengan pemanfaatan yang semakin baik, kemakmuran rakyat akan semakin merata. Inilah salah satu alasan kenapa kita harus optimis sejahtera,” papar Jokowi dalam pidatonya di Konvensi Rakyat, di SICC, Bogor, semalam, Minggu (24/02/2019). Demikian dikutip dari laporan Republika.co.id, Senin (25/02/2019).

Dalam empat tahun terakhir ini, total dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah mencapai Rp 187 triliun. Menurut penuturan Jokowi, dana desa itu dapat mengurangi angka kemiskinan di desa.

Dengan dana besar yang dikucurkan tersebut, maka diharapkan pembangunan dapat berjalan mulus sehingga bisa meningkatkan perekonomian di desa.

“Separuh dari penduduk Indonesia tinggal di desa. Dan dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari kota, kita telah memulai program dana desa untuk membangun ekonomi desa, buka konektivitas dan buka lapangan kerja,” ungkap Jokowi menjelaskan.

Baca juga: Benarkah Ahok Jadi Penyebab Turunnya Elektabilitas PDIP?

Dana desa tersebut di antaranya akan digunakan untuk pembangunan jembatan desa, jalan desa, posyandu, pasar desa, PAUD, layanan air bersih, dan masih banyak lagi.

Jangan Melulu untuk Pembangunan Infrastruktur

Sementara itu, dalam laporan lain, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KS-PK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Muhammad Yani mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan penting dalam pendorongan dana desa. Dana desa perlu terus didorong untuk program pemberdayaan pelosok nusantara.

Kata Muhammad Yani, pimpinan daerah bisa mengintruksikan lurah dengan membuat surat edaran supaya bisa mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan masayarakat. Tak hanya itu, Kemendagri juga bisa mendorong pimpinan daerah membuat Perda yang mendukung pemanfaatan dana desa ini pro ke pemberdayaan masyarakat.

Ia menuturkan, sebagian program pemberdayaan di masyarakat selama ini bersifat sukarelawan (voulunteer). Ia mencontohkan program Posyandu. Di beberapa wilayah, diakuinya pemberdayaan sudah cukup baik. Sebagai contoh yakni dana desa di Banyumas yang hampir 30 persennya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

“Dalam pemanfaatan dana desa, keberpihakan kepada masyarakat agar lebih terasa. Lebih ke pemberdayaan masyarakat (tidak seluruhnya untuk pembangunan infrastruktur),” tukasnya.

Ia mengimbuhkan keberpihakan pemerintah daerah sangat penting. Perlu ada petunjuk teknis bahwa dana desa boleh digunakan atau dialokasikan untuk pemberdayaan daerah. Menurut penilaiannya, pemberdayaan masyarakat sangat penting agar rakyat jadi lebih berdaya. Dengan begitu masyarakat tak perlu selalu bergantung pada dana desa.

“Kalau masyarakat sudah mandiri, jika dana desa suatu hari dihentikan, maka masyarakat bisa mandiri. Di pembuatan anturan penggunaan dana desa, disebutkan dalam petunjuk teknis bahwa dana desa boleh untuk pemberdayaan daerah. Ini areanya Kemendagri,” ujarnya menambahkan.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.