THR dan Gaji ke-13 Cair Mei 2019, Politisi Gerindra Beri Wejangan Serius bagi PNS


SURATKABAR.ID – Politisi Partai Gerindra Bambang Riyanto buka suara menanggapi rencana pemerintah yang akan mempercepat pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para PNS, TNI/Polri, serta pensiunan pada Mei 2019. Ia menyebut kebijakan tersebut bersifat politis.

Bambang, seperti yang dilansir dari laman JPNN.com pada Senin (25/2/2019), menilai strategi tersebut tidak akan berhasil menarik simpati dari para PNS untuk mendomplang suara pasangan capres-cawapres nomor urut 01. Pasalnya, menurut Bambang, masyarakat kini sudah tak bisa diperdaya.

“PNS kita sudah pintar-pintar. Kebijakan pemerintah ini sama saja mempolitisi aparatur. Mereka dikasih iming-iming naik gaji, kemudian THR dan gaji ke-13 dipercepat. Tujuannya apa? Agar setia kepada pemerintah,” ujar Bambang ketika dimintai tanggapan, pada Senin (25/2).

Menyoal pembayaran THR dan gaji ke-13, sebut Bambang, sudah ada aturan-aturan yang berlaku. Ia terang-terangan mengaku merasa heran, mengingat kebijakan tersebut baru dikeluarkan pemerintah pada tahun ini.

“Kenapa enggak tahun-tahun sebelumnya? Lima tahun memerintah, masa nanti tahun kelima baru dibuatkan aturan kenaikan gaji dan percepatan pembayaran THR maupun gaji ke-13,” tambah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut.

Baca Juga: Janjikan Cair pada April 2019, Apa Motif di Balik PKH Tahap Kedua Jokowi?

Namun demikian, Bambang memberikan saran kepada PNS untuk tetap menikmati kebijakan yang dihadiahkan oleh pemerintah tersebut. Setidaknya hal itu, disebut Bambang, dapat membuat PNS dan TNI/Polri merasakan kenaikan gaji kali pertama di masa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

“Saran saya, ambil duitnya, jangan lupa coblos 02,” tegas Bambang.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berencana mempercepat penerbitan PP soal pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI/Polri, dan pensiunan. Hal tersebut disinyalir kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sarat akan kepentingan politik.

Juru Kampanye Nasional Prabowo-Sandiaga, Mohammad Nizar Zahro, menilai PP yang ditargetkan rampung sebelum pilpres dan pencairan yang dilakukan pada Mei 2019 sulit dipisahkan dari upaya Calon Presiden Petahana Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas.

“Dipercepatnya pencairan THR menjadi sebelum Pemilu 17 April 2019, menunjukkan capres 01 semakin panik, sehingga menggunakan cara-cara kotor untuk meraih dukungan dari PNS, Polri, dan TNI,” ujar Nizar, pada Sabtu (23/2), dikutip dari JPNN.com.

Ia juga menilai hal itu berbanding terbalik dengan klaim keberhasilan pembangunan pemerintah. “Dengan makin seringnya pencairan dana-dana tunai, termasuk mempercepat pencairan THR, mengindikasikan bahwa sesungguhnya elektabilitas capres 01 makin hari makin menurun drastis,” tukasnya.