Dinyatakan Gugur, Seorang CPNS Tak Terima dan Nekat Lakukan Ini pada Jokowi


SURATKABAR.ID – Seorang peserta Seorang peserta calon pegawai negeri sipil (CPNS), Kabupaten Madiun langsung mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah dirinya dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) alias gugur dalam pemberkasan oleh panitia seleksi.

Peserta CPNS asal Kota Brem berinisial WD tersebut, seperti dihimpun dari Kompas.com, pada Sabtu (23/2/2019), mengaku tidak terima dengan hasil yang didapatkannya. Pasalnya sebelumnya ia dinyatakan lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

WD pun memutuskan untuk melayangkan surat keberatan ke Sekda Kabupaten Madiun. Surat tersebut dilengkapi tembusan teruntuk Bupati Madiun, Gubernur Jawa Timur, Komisi ASN, Menpan RB, hingga Presiden Joko Widodo.

“Surat keberatan itu saya kirim Rabu (20/2/2019) yang saya tujukan ke Sekda Kabupaten Madiun dengan tembusan Bupati, Gubernur Jatim, Mendagri, Menpan-RB, Komisi ASN hingga Presiden RI,” ujar WD ketika dihubungi untuk dimintai konfirmasi, pada Jumat (22/2) kemarin.

CPNS satu ini mengaku keberatan. Alasannya, sejak awal Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun tidak memberikan informasi terkait kekurangan persyaratan akreditasi selama proses pemberkasan berlangsung.

Baca Juga: Wali Kota Ambon Menangis! Hanya 20 CPNS yang Lolos Tes CAT

Persoalan tersebut baru ia ketahui usai pengumuman yang menyatakan dirinya beserta sembilan orang CPNS lainnya dinyatakan gugur karena ada masalah akreditasi program studi. Ia mengaku ingin menuntut keadilan.

Menurut alumnus Universitas Negeri Surabaya ini keputusan panitia seleksi CPNS Kabupaten Madiun yang dinilai mustahil terjadi jika BKD Kabupaten Madiun menginformasikan soal hal tersebut sedari awal proses seleksi administrasi CPNS.

“Saya ingin mencari keadilan. Kenapa dari awal BKD tidak memberitahukan tentang apa yang harus saya lengkapi terkait akreditasi saya. Padahal di awal juga sudah ada seleksi administrasi. Dan di tahap itu saya dinyatakan lulus. Untuk itu saya berpikir berarti tidak ada masalah dengan akreditasi saya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sebelum mengirim surat tersebut, pihak universitas telah mencoba mengklarifikasi dengan pihak BKD Kabupaten Madiun. Akan tetapi dalam pertemuan antara pihak kampus dan BKD sama sekali tak membuahkan hasil.

“Saat itu ada pertemuan BKD dengan utusan Rektor Unesa, namun tidak ada titik temu. Surat keberatan itu saya buat setelah berkoordinasi dengan biro hukum universitas,” jelas WD.

Menanggapi kasus tersebut, Bupati Madiun Ahmad Dawami mengungkapkan tidak ada yang patut dipermasalahkan jika CPNS yang dinyatakan gugur bersurat hingga ke presiden. Pasalnya, sebelum pengumuman, ia sudah menanyakan BKD selaku panitia seleksi CPNS tentang sesuai atau tidaknya keputusan itu.

“Saya sudah tanya BKD apakah sudah yakin betul. Kalau sudah yakin tidak apa-apa. Hal terpenting, panitia harus yakin keputusan itu betul,” ujar Ahmad ditemui di Pendopo Graha Muda Kabupaten Nadiun, pada Jumat kemarin.