Batal! Janji Jokowi Realisasikan Gaji Kepala Desa Selevel PNS Ditunda ke 2020


SURATKABAR.ID – Setelah sebelumnya sempat menjanjikan gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA, kini Pemerintahan Presiden Joko Widodo batal merealisasikannya pada Maret 2019.

Menteri dalam Gegeri Tjahjo Kumolo, seperti yang dihimpun dari laman CNNIndonesia.com pada Selasa (19/2/2019), menyebutkan bahwa rencana penyetaraan tersebut baru mulai berlaku efektif pada tahun depan.

“Itu (berlaku efektif) nanti diputuskan Januari tahun 2020. Efektifnya tahun depan itu saja,” jelas Tjahjo Kumolo ditemui di Kantor Kemenko PMK, pada Selasa (19/2) kemarin.

Adapun soal penyesuaian gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya tak bisa berlaku efektif tahun ini, dijelaskan Tjahjo, lantara masih membutuhkan perubahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Untuk diketahui, sumber dananya sendiri akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Termasuk juga dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah setiap tahun.

Baca Juga: Tanggapi Pujian Terang-Terangan Prabowo pada Jokowi, TKN: Pilpres Sudah Selesai

“Ini kan tidak mungkin perubahan APBN, APBD, serupiah pun. Sudah sepakat kok, sudah dipanggil pengurusnya oleh Pak SesKab (Sekretaris Kabinet Pramono Anung) kemarin di istana,” imbuhnya tegas.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan revisi aturan yang mengatur penyetaraan gaji tersebut baru akan selesai bulan ini. Dalam regulasi tersebut meliputi PP Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tak hanya itu saja. Pemerintah juga bakal melakukan revisi pada PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014. “Pokoknya janji pemerintah revisi (PP) ini selesai bulan Februari. Tadi dipastikan selesai bulan Februari, sudah,” ungkap Tjahjo.

Diketahui, sebelumnya pemerintah memasang target penyetaraan gaji kepala desa dan perangkat desa lain bisa mulai dilaksanakan pada Maret 2019.

Hal tersebut ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S Brojonegoro, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Eko Putro, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Mengenai rencana penyetaraan gaji tersebut meliputi seorang kepala desa, seorang sekretaris daerah, dan 10 orang perangkat pelaksana secara bertingkat.

Rencananya kepala desa akan menerima 100 persen gaji setara gaji pokok PNS golongan IIA. Sementara sekretaris desa mendapat 90 persen, dan perangkat pelaksana sebesar 80 persen dari gaji pokok PNS golongan IIA tersebut.

Seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas PP Nomor 7 Tahun 1977 mengenai Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, saat ini gaji PNS golongan IIA ditetapkan sebesar Rp 1,92 juta – Rp 3,21 juta.

Namun angka tersebut belum termasuk kenaikan gaji PNS seperti yang dijanjikan oleh Jokowi tahun ini, yakni sebesar 5 persen. Dengan memperhitungkan penyesuaian kenaikan gaji PNS tahun ini, maka kepala desa akan menerima sebesar Rp 2,02 juta – Rp 3,82 juta.