Jokowi Singgung Lahan Ratusan Hektar, Adik Prabowo Ungkap Fakta Mencengangkan


    SURATKABAR.ID – Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik kandung dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku tak rela jika Joko Widodo (Jokowi) menyerang kakaknya secara pribadi. Menurutnya, Jokowi telah melanggar aturan KPU saat debat capres kedua yang berlangsung di hari Minggu (17/02/2019) lalu, saat menyinggung soal lahan ratusan hektar.

    Menukil Palembang.TribunNews.com, Selasa (19/02/2019), Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Jokowi membahas soal tanah atau lahan ratusan ribu hektare yang dikuasai oleh Prabowo Subianto. Ia lantas membongkar fakta mencengangkan terkait lahan ratusan ribu hektare tersebut.

    Awalnya Hashim Djojohadikusumo mengaku sangat menyesal atas tindakan Jokowi. Hal itu disampaikan Hashim Djojohadikusumo seusai menghadiri debat capres kedua.

    “Ya saya terus terang saja sangat menyesal ya, bahwa Pak Jokowi itu menyerang pribadi Pak Prabowo yang mengenai tanah yang seolah-olah milik Pak Prabowo,” ujar Hashim Djojohadikusumo, mengutip TribunJakarta.com dari TV One, Selasa (19/02/2019).

    Ia mengungkapkan lahan ratusan ribu hektare itu milik perusahaan, bukan kepunyaan Prabowo Subianto pribadi.

    Baca juga: Debat Capres Dinilai Gagal Tawarkan Solusi Nyata di Bidang Ekonomi

    “Ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur dan di Aceh itu milik perusahaan bukan milik pribadi Prabowo,” tandas Hashim Djojohadikusumo.

    Menurutnya, di tahun 2004 lahan itu diambil alih Prabowo Subianto dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

    “Dan waktu itu tahun 2004 Pak Prabowo ambil alih dari BPPN, itu BPPN adalah badan negara yang mengelola utang-utang orang lain, yang kredit macet,” beber Hashim Djojohadikusumo.

    Ia menyebut tindakan Prabowo Subianto itu telah menolong Indonesia.

    “Sebenarnya Prabowo menolong negara,” ujar Hashim Djojohadikusumo.

    “Jelas Prabowo menolong negara, dengan ambil alih aset-aset yang bermasalah,” imbuhnya kemudian.

    Akan Laporkan ke Bawaslu

    Hashim Djojohadikusumo kembali menegaskan keberatan dengan pernyataan Jokowi. Ia mengucapkan akan melaporkan Jokowi ke Bawaslu.

    “Kami keberakatan, dan nanti akan kami gugat. Akan lapor ke Bawaslu,” tukas Hashim Djojohadikusumo.

    Tak cuma itu, Hashim Djojohadikusumo juga menceritakan ia sudah membicarakan tindakan Jokowi ke Ketua KPU, Arief Budiman.

    “Tadi saya sudah berbicara ke ketua KPU, Pak Arif Budiman ya memang itu diajukan saja,” tambah Hashim Djojohadikusumo.

    Ia melanjutkan bahwa dalam aturan, seorang peserta debat dilarang menyinggung atau menyerang pribadi lawannya. Hashim Djojohadikusumo menganggap Prabowo Subianto saja tak pernah menyerang pribadi Jokowi.

    “Di aturan debat tidak boleh menyerang pribadi, Pak Prabowo kan tidak pernah menyerang Jokowi pribadi. Tadi jelas Jokowi menyerang pribadi Prabowo kami tidak rela. Pak Jokowi melanggar aturan KPU,” tandas Hashim Djojohadikusumo.

    Apa Kata Pengamat?

    Sementara itu, menurut pengamat komunikasi dan media lembaga kajian independen PARA Syndicate, Bekti Waluyo, apa yang disampaikan Jokowi adalah pengungkapan sebuah kebijakan.

    Ia mengatakan, adalah sah-sah saja jika Jokowi singgung lahan ratusan ribu hektare yang dikuasai Prabowo Subianto. Pengungkapan data kepemilikan 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh yang dikuasai Prabowo Subianto itu bukanlah serangan personal.

    Sebagaimana diketahui, dalam debat capres Minggu (17/02/2019) malam, capres 01 Jokowi menguak data jika Prabowo menguasai ratusan ribu hektare lahan di Kaltim dan Aceh Tengah.

    “Ratusan ribu hektare lahan yang kini dimiliki Prabowo adalah buah dari sebuah kebijakan, saya kira itu bukan serangan pribadi karena Jokowi merujuk hal itu sebagai sebuah kebijakan,” tutur Bekti Waluyo di Kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/02/2019).

    Menurut penilaian Bekti, apa yang disampaikan Jokowi adalah jawaban taktis atas pernyataan Prabowo yang terlalu menekankan narasi Pasal 33 UUD 1945, yang menyebut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah sebuah ‘negative campaign’.

    “Dan itu sah-sah saja dilakukan,” tambahnya.

    Kendati dijawab Prabowo bahwa lahan seluas itu berstatus HGU (Hak Guna Usaha), namun kata Ari, publik bisa mempertanyakan konsistensi dari pernyataannya selama ini.

    “Beliau terlalu mempropagandakan Pasal 33 UUD 1945, lalu menyerang kekayaan negara dikuasai 1 persen elite, lalu kan publik bertanya apakah Pak Prabowo masuk yang 1 persen itu atau tidak,” paparnya menambahkan.

    “Konsistensilah yang dinilai, pemimpin dilihat dari satu kata, satu hati, dan satu tindakan dalam memimpin,” tandasnya seraya menutup pembicaraan.

    [wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]