Walhi Ungkap Kemungkinan Asal-Usul Lahan Prabowo yang Jadi Kontroversi


SURATKABAR.ID – LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) angkat bicara sial Hak Guna Usaha (HGU) lahan seluas ribuan hektare yang dimiliki Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Disebutkan hal tersebut tak seharusnya terjadi di masa kini.

Walhi, seperti yang dilansir dari laman CNNIndonesia.com pada Selasa (19/2/2019), mengatakan lahan tersebut kemungkinan didapatkan Prabowo di era Orde Baru, di mana seperti yang diketahui saat itu melalui koneksi politik yang kuat, apa pun bisa diperoleh dengan sangat mudah.

Ada pun hal ini dikatakan sebagai tanggapan atas sindiran Calon Presiden Petahana Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo terkait kepemilikan lahan dengan luas mencapai ratusan ribu hektare dalam ajang Debat Capres 2019, pada Minggu (17/2) lalu.

Kepala Departemen Kajian Pembelaan dan Hukum Lingkungan Zenzi Suhadi menjelaskan bahwa mengenai kepemilikan tanah yang luasnya lebih dari 100 ribu hektare dalam satu konsesi itu sangat tidak mungkin menggunakan HGU.

“Nah, seharusnya tidak boleh ada orang yang memiliki lahan itu dalam jumlah besar seperti yang dimiliki Pak Prabowo. Hanya saja sayangnya konsesi-konsesi dalam jumlah besar seperti itu bisanya kalau enggak HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HTI (Kutan Tanaman Industri), dan perkebunan itu. Tapi tidak ada yang dalam satu konsesi mencapai 100 ribu (hektare),” tutur Zenzi, Senin (18/2).

Baca Juga: Pakar Bahasa Tubuh Bongkar Maksud Tersembunyi dari Senyuman Jokowi dan Perubahan Signifikan Gaya Prabowo

Ia menilai, kemungkinan besar bahwa Prabowo mendapatkan tanah seluas itu sejak era Orde Baru. Seperti yang diketahui, Prabowo merupakan mantan menantu Presiden kedua RI Soeharto. Dan saat itu penerbitan izin untuk tanah seluas itu hanya diperuntukkan untuk HPH dan HTI.

“Kemungkinan kebanyakan di masanya Orde Baru itu, memang orang-orang yang dekat dengan Soeharto memang dapat konsesi HPH dan HTI. Prabowo kemungkinan (mendapatkannya) di masa Orde Baru,” jelasnya.

Selain itu, Zenzi juga menyebut, tak hanya para jenderal saja, orang-orang yang memiliki relasi politik pun sering mengusahakan untuk mendapat izin-izin tersebut. “Bukan cuma jenderal-jenderal, tapi orang yang punya relasi politik memang punya interest, dan di situ sebetulnya tidak boleh,” imbuh Zenzi.

Untuk diketahui, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan membahas soal batas paling luas pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) bagi satu perusahaan ataupun kelompok (grup) perusahaan perkebunan.

Diatur di dalamnya, perkebunan sawit mencapai 100.000 hektare, kebun teh seluas 20.000 hektare, sementara kebun tebu 150.000 hektare. Bagi perusahaan-perusahaan yang membudidayakan sawit lebih dari 1.000 hektare, teh lebih dari 240 hektare, dan tebu lebih dari 2.000 hektare wajib punya IUP.

Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati dan Manajer Kampanye Walhi Fatilda Hasibuan menyebut bahwa HGU biasanya diberikan kepada korporasi. Keduanya menegaskan hampir mustahil bagi individu mengantongi HGU, terlebih dengan luas lahan hingga ratusan ribu hektare.

“Berarti yang mesti dilihat itu perusahaan Prabowo itu apa yang memiliki lahan ratusan ribu hektare itu? Karena untuk perorangan enggak bisa ya punya ratusan ribu hektare,” ujar Nur dengan tegas.

Diberitakan sebelumnya, dalam salah satu sesi Debat Capres 2019, Jokowi mengungkap mengetahui bahwa Prabowo punya lahan seluas 220.000 hektare di Provinsi Kalimantan, dan lahan 120.000 hektare di Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menjelaskan kepemilikan lahannya berstatus HGU yang mana bisa diambil oleh negara setiap saat.

Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf membenarkan soal kepemilikan lahan Prabowo di Aceh yang diatasnamakan perusahaannya, Kertas Kraft Aceh. Akan tetapi ia menyebut bahwa lahan tersebut tengah bermasalah, terutama dalam hal penebangan hutan.

[wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]