Masyarakat Baduy Tolak Program Dana Desa Jokowi Senilai Rp 2,5 Miliar, Alasannya Bikin Bangga!


SURATKABAR.ID – Bantuan dana desa senilai Rp 2,5 miliar yang dikucurkan pemerintahan Jokowi mendapat penolakan dari Masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Adapun pemerintah bermaksud mengucurkan dana tersebut demi kepentingan pembangunan infrastuktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Namun, masyarakat setempat menolaknya. Alasan di baliknya pun bikin bangga!

“Penolakan itu, karena pembangunan dikhawatirkan merusak kelestarian adat,” tukas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pemkab Lebak, Rusito, seperti ditukil dari halaman AntaraNews.com via Liputan6.com, Kamis (14/02/2019).

Pengalokasian bantuan dana desa tahun 2019 untuk masyarakat adat Baduy senilai Rp 2,5 miliar ditolak berdasarkan keputusan adat mereka. Pemerintah daerah tak bisa berbuat banyak dengan penolakan warga Baduy itu. Pihaknya sangat menghormati dan menghargai keputusan adat warga Baduy.

Saat ini, dana desa tersebut masuk ke anggaran kas daerah dan tak bisa dikembalikan ke pemerintah pusat. Kemungkinan dana desa masyarakat adat Baduy dapat digunakan untuk pengalokasian tahun 2020 bagi desa lainnya.

“Kami sangat menghargai dan menghormati penolakan masyarakat Baduy itu,” tukas Rusito.

Baca juga: Miris! Bocah Yatim Piatu Ini Hidupi Keluarga dengan Jualan Cilok

Ia mengatakan, masyarakat adat Baduy mengkhawatirkan apabila menerima dana desa untuk pembangunan infrastuktur, maka nilai-nilai budaya dan adat mereka akan tergusur.

Sebab, permukiman adat Baduy seperti di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar menolak kehidupan modern. Sehingga pembangunan jalan, penerangan listrik dan alat-alat elektronik juga termasuk di dalamnya.

Termasuk Kategori Desa Tertinggal

Masyarakat adat Baduy harus patuh dan taat terhadap adat leluhurnya, sehingga keberatan jika permukiman adat itu mendapat bantuan dana desa. Pembangunan infrastuktur yang dikhawatirkan masyarakat Baduy ke depan terhubung jalan-jalan batu dan aspal di kawasan permukiman mereka.

Apalagi kondisi jalan itu baik dipastikan masuk kendaraan roda dua hingga roda empat. Karena itu, masyarakat Baduy menolak untuk menerima bantuan dana desa sebesar Rp 2,5 miliar.

“Saya kira warga Baduy menerima bantuan dana desa cukup besar dibandingkan dengan desa lain, karena masuk kategori desa tertinggal,” imbuhnya memaparkan.

Sementara itu, Saija, pemuka adat juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar mengatakan, bantuan dana desa tahun 2019 ini ditolak berdasarkan keputusan adat.

Padahal, sebelumnya masyarakat Baduy menerima bantuan dana desa untuk pembangunan infrastuktur.

“Kami menolak bantuan dana desa karena khawatir hal itu merusak pelestarian adat dan budaya warga di sini,” tukasnya kemudian.