Apakah Penerapan Bagasi Berbayar Sudah Sesuai Aturan? Pengamat Transportasi Berbicara


SURATKABAR.ID – Penerapan bagasi berbayar di penerbangan berbiaya rendah atau yang disebut Low Cost Carrier (LCC) hingga saat ini masih menjadi polemik. Menanggapi hal tersebut, pengamat transportasi, Alvin Lie, angkat bicara.

Alvin, seperti yang diwartakan JPNN.com pada Selasa (12/2/2019), menyarankan untuk masalah terkait bagasi berbayar tak hanya dilihat dari perspektif aturan yang ada di Indonesia saja, melainkan dari aturan internasional.

Seperti yang ditegaskan dalam resolusi International Air Transport Association (IATA) nomor 302 tahun 2011, maskapai mendapatkan kebebasan penuh untuk menentukan sendiri soal kebijakan bagasi yang dibawa oleh para penumpang.

“Di aturan tersebut disebutkan mulai dari membebaskan biaya bagasi seluruhnya, sebagian atau pun mengenakan biaya pada bagasi yang dibawa oleh penumpang. Tidak hanya itu, kewenangan pengenaan biaya tersebut juga boleh dengan penentuan tarif berdasarkan biaya per kilogram, biaya berdasarkan sektor, biaya sama rata, dan sebagainya,” jelas Alvin.

Jika dilihat di dalam negeri, ungkapnya, sejak dulu tak ada peraturan sehingga maskapai bebas menentukan sendiri. Dalam Peraturan menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 185 tahun 2015, maskapai berbiaya rendah atau no frill diperbolehkan menerapkan bagasi berbayar atau tanpa bagasi gratis.

Baca Juga: Hore! Akhirnya Asosiasi Maskapai Penerbangan Putuskan Turunkan Tarif Tiket Pesawat

Sementarai itu untuk maskapai dengan kategori medium service, mereka dapat memberikan bagasi gratis selama tidak lebih dari 15 kilogram. Dan untuk maskapai full service, berat maksimal bagasi gratis adalah 20 kilogram.

“Jadi terkait penerapan bagasi berbayar oleh maskapai LCC jika dilihat dari aturan yang ada, baik internasional atau Indonesia, tidak menyalahi aturan yang ada. Sebab maskapai berhak untuk itu. Dan untuk itu para maskapai tersebut juga telah melaporkan terkait rencana pemberlakuan bagasi berbayar dan juga telah melakukan sosialisasi,” jelas Alvin lebih lanjut.

Ia juga mengakui bahwa di Indonesia sendiri pemberlakuan bagasi berbayar ini masih menimbulkan polemik. Bahkan sempat timbul penolakan. Hal ini terjadi karena selama ini konsumen penerbangan Indonesia dimanjakan dengan gratisnya biaya bagasi.

“Tidak hanya di indonesia, di Inggris perubahan yang terjadi juga menimbulkan resistensi. Seperti belum lama ini, maskapai LCC bernama Flybe menerapkan aturan bahwa bagasi yang dibawa ke kabin harus diukur volumenya dan besarnya. Dan yang melebihi aturan yang ada akan dikenakan biaya tambahan, maka ramailah publik di Inggris,” sebutnya.

Dimintai tanggapan secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, jika ingin mengakhiri polemic terkait bagasi berbayar, maka maskapai harus mengedepankan faktor proporsional. Selain itu pihak maskapai juga diharapkan dapat menggencarkan sosialisasi mengenai bagasi berbayar, baik dari tarif maupun acuan aturan yang berlaku.

“Tak dipungkiri jika saat ini ada maskapai langsung mengenakan tarif yang cukup memberatkan. Ditambah lagi kurang sosialisasi, akhir terjadilah kegaduhan. Saya mempunyai keyakinan, jika konsumen dikenakan tarif yang proporsional dan diberikan sosialisasi yang masif, maka penumpang akan bisa menerima, kok,” ujar Pambagio.

Soal desakan yang disuarakan beberapa pihak agar pemerintah kembali mengatur masalah tarif bagasi ini, Agus menngimbau Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak terlalu jauh campur tangan. Pasalnya, mengenai hal ini sudah ada peraturannya sendiri baik di dalam maupun di luar negeri.

“Lebih baik Kemenhub jangan terlalu jauh masuk mengurusi bagasi berbayar. Pemerintah fokus saja terkait masalah keselamatan penerbangan. Itu yang utama,” pungkas Pambagio dengan tegas.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B. Pramesti mengingatkan kepada maskapai yang menerapkan bagasi berbayar untuk lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi mengenai tarif yang akan dikenakan kepada para pengguna jasa mereka.