Tidak Hanya Prabowo, Sri Mulyani Juga Pernah Bicara Adanya Mark-Up Anggaran


SURATKABAR.ID – Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden nomor urut 02 menuturkan bahwa Indonesia ialah negara kaya. Meski begitu, RI juga bermasalah lantaran kekayaannya itu malah banyak dilarikan ke luar negeri.

Tak hanya itu, kekayaan Bumi Pertiwi juga habis dikorupsi. Dalam hitungannya, Prabowo memperkirakan ada sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia yang mengalami bocor. Salah satunya mengenai mark-up anggaran.

Dilansir dari reportase Bisnis.Tempo.co, Minggu (10/02/2019), Prabowo mengungkapkan salah satu akibat dari maraknya mark-up alias penggelembungan harga yang dilakukan oknum-oknum. Dengan hitungan 25 persen kebocoran dari anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai Rp 2.000 triliun, maka hampir Rp 500 miliar uang yang hilang.

“Bayangkan jembatan harganya Rp 100 miliar ditulis Rp 150, 200, 300 miliar. Dan ini terjadi terus menerus,” tukas Ketua Umum Partai Gerindra dalam acara ulang tahun Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia, di Sports Mall, Jakarta, Rabu (06/02/2019).

Namun sebelum Prabowo menyampaikannya, ternyata Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sudah pernah mengakui adanya praktik mark-up dalam anggaran. Sri mengutarakan hal ini saat menjelaskan penerapan spending review di Kantor Kementerian Keuangan pada Februari 2017.

Baca juga: Disebut Prabowo Sebagai Menteri Pencetak Utang, Sri Mulyani Bikin Puisi

“Tahun ini dilakukan spending review untuk mengidentifikasi apakah ada potensi efisiensi,” papar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (28/02/2017).

Spending Review

Adapun yang dimaksud dengan spending review ialah mengkaji aspek-aspek teknis dalam pelaksanaan APBN dan mencoba mengidentifikasi alternatif celah fiskal sebagai bentuk masukan terhadap perbaikan, perencanaan dan penganggaran serta kemungkinan kebijakan penghematan.

Sebagaimana ditunjukkan dalam hasil spending review oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ada potensi celah fiskal Rp 9,6 triliun pada tahun anggaran 2016 dan Rp 8,7 triliun pada tahun anggaran 2017. Potensi celah itu masih didominasi oleh belanja perjalanan dinas, khususnya paket meeting dan honorarium.

Sri Mulyani pun menyentil perilaku kementerian atau lembaga yang melakukan mark-up anggaran.

“Bayangkan kalau mereka memberikan mark-up bertambahnya 8-10 persen jadi kita over budgeting, seharusnya defisit tidak terlalu besar.”

Tim pers juga melakukan konfirmasi mengenai pernyataan Prabowo tersebut kepada Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Nufransa Wira Sakti lantas mempersilakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk melaporkan kepada unit apabila ada kebocoran anggaran di tingkat lembaga atau kementerian.

“Kami sangat menentang adanya korupsi pada pelaksanaan anggaran, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah uang rakyat, tidak boleh dikhianati sepeserpun,” tukasnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (07/02/2019).

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.