Sejak 2009 Khusnul Tak Dapat Penanganan Medis, Tapi Dinkes Jatim Malah Bilang Begini


SURATKABAR.ID – Perjuangan hidup penderita neurofibromatosis atau kelainan genetik yang muncul pada kulit atau bagian tubuh lainnya, Khusnul Romadoni, terasa begitu berat. Selama 23 tahun menderita, namun pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terkesan main lempar tangan.

Warga Dusun Ingas Pendowo RT 01/RW 02, Desa/Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang tersebut, seperti yang dilansir dari laman Jawapos.com, pada Jumat (8/2/2019), sudah menderita kelainan genetik ini sejak baru berusia tiga bulan.

Awalnya, hanya ada sebuah benjolan di bawah mata kiri Khusnul. Benjolan tersebut tak terlalu besar, tetapi semakin lama makin membesar. “Dulu dikira cuma benjolan biasa. Tapi ternyata makin besar,” ungkap Mursini ketika ditemui, pada Kamis (7/2) lalu.

Khusnul terlahir di tengah-tengah keluarga miskin. Sang ayah hanya bekerja sebagai pedagang es krum keliling. Sementara ibunya buruh serabutan. Tak peduli apapun, selama ada upahnya, sang ibu tak pilih-pilih pekerjaan.

Sewaktu masih duduk di bangku sekolah dasar (SD), kisah Khusnul sempat viral, baik di media massa lokal maupun nasional. Semua menuliskan penderitaan yang dialami Khusnul. “2006 Bu Wiwik (istri Bupati Jombang Suyanto saat itu) memberi bantuan,” tutur Mursini.

Baca Juga: Demo Tunggal Berkalung Tulisan ‘Anakku Korban Rubella’, Pria Ini Ungkap Kondisi Sang Putra Sebelum Imunisasi Ternyata…

Putranya pun mulai mendapatkan penanganan dari medis. Bahkan tak hanya di Jombang, Khusnul juga sempat dirujuk sampai ke rumah sakit di Surabaya. Hingga tahun 2009, Khusnul telah menjalani operasi sebanyak lima kali.

Operasi keenam rencananya baru akan dijalani Khusnul dalam waktu dekat ini, apabila sudah mendapat panggilan dari RSUD dr Soetomo Surabaya. Malangnya, selama tahun 2009 hingga saat ini, tak ada penanganan medis yang ia dapatkan lantaran tidak memiliki biaya.

Untuk biaya berobat atau operasi saat itu, Khusnul menggunakan kartu Jamkesda Pemprov Jatim. Kartu tersebut ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan saat itu, yakni dr Pawik Supriadi. Namun kartu Jamkesda tersebut tak lagi dapat digunakan lantaran program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Khusnul sendiri tidak terdaftar di KIS. “Sampai sekarang nama anak saya tidak masuk KIS. Jadi tidak punya kartu untuk dipakai ke rumah sakit,” imbuh Mursini yang kemudian mengaku telah mendaftarkan sang putra sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan untuk pelayanan kelas tiga.

Meski demikian, Mursini tetap bingung mencari tambahan biaya untuk operasi putranya di Surabaya. Pasalnya semua tabungannya sudah habis. “Harta sudah habis semua. Inginnya operasi di Jombang saja, supaya tidak jauh-jauh,” pungkas Mursini.

Terkait kasus Khusnul, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur malah main lempar tangan. Kepala Dinas Kesehatan Jatim Kohar Hari Santoso mengungkapkan bahwa Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kini sudah tak ada lagi.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan Khusnul untuk mengurus Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS. Dengan begitu, Kohar mengatakan, Khusnul tak lagi perlu membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan sebesar Rp 25.500.

Sementara untuk kepengurusan PBI BPJS, disarankan untuk mengurus melalui perangkat desa. Dan untuk mengurusnya, Kohar menyebut, Khusnul perlu surat pengantar atau pendampingan dari Kepala Desa Sumobito.

“Saat ini sudah tidak ada Jamkesda. Mohon mendatangi aparatur desa setempat untuk didaftarkan ke Dinsos Jombang sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan,” tutur Kohar ketika dimintai konfirmasi, pada Jumat (8/2) kemarin.

Kohar tak memberikan penjelasan terperinci bagaimana pemprov sampai kecolongan terkait Khusnul yang tak menerima KIS. Padahal, penerbitan KIS sendiri, salah satunya mengambil data penerima dari Jamkesda yang sebelumnya ada.

Yang pasti, Kohar mengungkapkan bahwa penyakit yang diderita Khusnul termasuk jenis penyakit yang sulit ditangani. “Kasus neurofibromatosis penanganan medisnya tergolong sulit,” jelas Kohar mengenai kelainan yang dialami Khusnul.

Usut punya usut, selain tak mendapatkan KIS, Khusnul dan keluarga juga tak terdaftar dalam program Beras Keluarga Sejahtera (Rastra). Padahal, ketika masih bersekolah, Khusnul dan keluarga sudah terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).