Fahri Sebut Kasus Ini Bisa Turunkan Elektabilitas Jokowi Hingga 7 Persen


SURATKABAR.IDFahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR memperingatkan untuk calon presiden (capres) 01 Joko Widodo (Jokowi) soal kasus yang bisa menurunkan elektabilitas hingga 7 persen. Hal ini disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (05/02/2019) lalu.

Mengutip Wow.TribunNews.com, Jumat (08/02/2019), dalam ILC yang mengangkat tema soal UU ITE ini, Fahri menuturkan banyaknya tokoh politik yang terjerat UU ITE bisa menggerus elektabilitas Jokowi sebagai capres.

Oleh sebab itu, Fahri Hamzah menyarankan, agar tak semakin tergerus, Jokowi diminta untuk mengeluarkan Perpu atas UU ITE tersebut.

“Saya sebenarnya kalau mau menyarankan Pak Jokowi, kalau dia mau dapat untung nih, karena terlalu banyak dia rugi dengan peristiwa ini, besok itu dia Perpu aja,” urai Fahri Hamzah.

“Dia bilang Undang-undang ITE itu tidak lagi boleh untuk kasus pencemaran nama baik dan sebagainya, supaya lapor-melapor antar warga negara itu dihentikan, kalau tidak dia yang rugi nih,” tambah Fahri Hamzah.

Baca juga: Kominfo Ungkap Asal Mula Revisi UU ITE Hingga Cara Netizen Sampaikan Kritik yang Benar

Kasus Ahmad Dhani Gerus Elektabilitas

Selain itu, ia juga menyebutkan setiap ada orang yang tertangkap dengan UU ITE yang merupakan tokoh politik bisa menggerus elektabilitas Jokowi sebanyak 2 persen.

Bahkan, dalam kasus musisi Ahmad Dhani yang juga dijerat dengan UU ITE, pendiri GARBI menuturkan elektabilitas Jokowi telah tergerus sebanyak 5 persen.

“Ini tergerus ini, setiap orang kena 2 persen, Ahmad Dhani dugaan saya 5 persen tuh,” imbuhnya.

“Besok kalau saya kena nilai saya sedikit di atas Ahmad Dhani lah 7 persen,” tukas Fahri Hamzah lagi.

Fahri Hamzah melanjutkan, dari adanya kasus UU ITE yang menjerat tokoh politik, Jokowi akan dirugikan.

“Ini yang repot karena menurut saya harus ada keberanian menunggu politik hukum dan tidak bisa menunggu DPR karena DPR nya lama dan ini lagi dalam transisi, kalau presiden berani mengambil ini dia dapat kredit, kalau dia mengambil keuntungan dari ini, dia rugi,” lanjutnya.

Sebelumnya, melansir reportase Kompas.com, menurut hasil survei PoliticaWave, kasus Ahmad Dhani membuat sentimen negatif ke pasangan Jokowi-Maruf, Kamis (07/02/2019).

Direktur Eksekutif PoliticaWave Yose Rizal dalam rilis analisis data percakapan media sosial ihwal Pilpres 2019 di Cikini mengungkapkan hal tersebut.

“Dari total 20 persen sentimen negatif ihwal percakapan Jokowi-Ma’ruf di media sosial, sebanyak 38 persen disumbang oleh kasus Ahmad Dhani,” sebut Rizal saat menjelaskan rilis.

Sementara, diketahui bahwa Ahmad Dhani dijatuhi vonis penjara 1,5 tahun atas ujaran kebencian bermuatan SARA. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengimbuhkan Ahmad Dhani dinilai telah melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUH.

Lihat videonya di menit ke 08.00:

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.