Amien Rais: Pak Jokowi, Anda Ini Bagaimana Sih Maunya?


SURATKABAR.ID – Amien Rais turut mendampingi Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif yang tengah menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan pelanggaran kampanye di Mapolresta Solo, pada Kamis (7/2/2019). Slamet juga didampingi oleh kuasa hukum dan Tim Pengacara Muslim.

“Saya datang ke sini untuk memberikan dukungan kepada Pak Slamet Ma’arif. Tapi tadi yang di dalam (mendampingi) pemeriksaan lawyer-nya. Kalau saya mendampingi,” jelas Amien Rais ketika ditemui di Mapolresta, seperti yang dikutip dari laman JPNN.com pada Kamis (7/2/2019).

Amien mengatakan, ia ingin memberikan dukungan penuh kepada Slamet Ma’arif, mengingat dirinya sendiri merupakan Ketua Penasihat PA 212. “Nanti dilihat dulu bagaimana (hasil pemeriksaan). Ini tolong ditulis. Pak Jokowi (Joko Widodo), Anda ini bagaimana sih maunya?” tutur Amien Rais kemudian.

Mahendradatta, salah seorang kuasa hukum Slamet Ma’arif, berharap agar proses pemeriksaan terhadap kliennya tersebut bisa segera rampung. “Saya berharap pemeriksaan bisa cepat selesai,” ungkap Mahendradatta.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Solo Kompol Fadli menuturkan bahwa hingga saat ini Slamet Ma’arif masih berstatus sebagai saksi. Setelah pemeriksaan selesai nanti, baru bisa ditentukan bagaimana status Slamet Ma’arif selanjutnya.

Baca Juga: Pembelaan Diri Jokowi Soal Polemik Propaganda Rusia

“Masih sebagai saksi dan proses ini sudah sampai penyidikan. Kami tunggu dulu nanti setelah selesai pemeriksaan,” jelas Kompol Fadli.

Terkait adanya aksi yang terjadi di depan Mapolresta Solo sebagai bentuk dukungan terhadap Slamet Ma’arif, Fadli menegaskan proses hukum tidak akan terpengaruh oleh hal tersebut. “Kami sudah terbiasa dengan seperti ini. Namanya juga demokrasi. Tapi kami tetap akan profesional,” ujarnya tegas.

Selain Ketua Umum PA 212, pihak penyidik Polresta Solo juga memeriksa dua orang saksi lainnya. Mereka adalah anggota panitia Tabligh Akbar PA 212. Slamet Ma’arif sendiri terancam dengan jeratap Pasal 492 dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Melakukan Kampanye yang Dilarang bagi Peserta Pemilu dan Tim Kampanye.