Kominfo Ungkap Asal Mula Revisi UU ITE Hingga Cara Netizen Sampaikan Kritik yang Benar


SURATKABAR.ID – Ferdinandus Setu selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika  menceritakan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada tahun 2016. Ia mengungkapkan, semuanya berawal dari kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009 silam.

Seperti dilansir dari laporan CNNIndonesia.com, Kamis (07/02/2019), kasus Prita ini  diperkarakan usai dirinya mengirim e-mail berisi kritikan atas pelayanan buruk di Rumah Sakit Omni International. Sewaktu proses hukum bergulir, ibu rumah tangga itu ditahan di Lapas Wanita Tangerang.

Akibat kasus Prita, Ferdinandus Setu yang akrab dipanggil Nando ini menyebutkan, revisi UU ITE mulai digaungkan oleh sejumlah pihak. Apalagi mengingat kasus Prita ini terjadi di tahun politik juga, yakni menjelang Pilpres 2009. Sementara UU ITE-nya sendiri baru ditetapkan sejak 21 April 2018.

“Mulai saat itu komentar pembicaraan muncul lagi untuk dirubahkan UU ITE, hanya satu tahun setelah peraturan diundangkan atau terbit, sebagian masyarakat punya pandangan sebaiknya perlu direvisi. Antara lain untuk ancaman pidana pencemaran nama baik,” tukas Nando dalam siaran langsung YouTube ‘Tok Tok Kominfo’, Rabu (06/02/2019).

Menurut penjelasan Nando, masyarakat sangatlah memperhatikan kasus Prita. Hal ini dikarenakan Prita hanya bermaksud mengkritik RS Omni melalui email yang dikirimkan kepada teman-temannya. Yang mana hal tersebut lantas digunakan oleh pihak oposisi pemerintah untuk melawan pihak petahana. Caranya tak lain dengan menggoreng isu terkait.

Baca juga: Netizen Protes Ucapan Menkominfo, Tagar #YangGajiKamuSiapa Jadi Viral

“Tahun 2009 itu ada kasus yang sangat terkenal kasus Prita Mulyasari, biasa kalau kasus yang dihubungkan pilpres dan pesta demokrasi ramai digoreng soal keluhan dia di RS,” ungkap Nando kemudian.

Nando lantas menambahkan bahwa pada 2014 lalu, Rudiantara menjabat sebagai Menkominfo. Yang mana salah satu fokus Rudiantara adalah merevisi UU ITE.

Salah satu poin yang direvisi yakni terkait penurunan ancaman pidana pencemaran nama baik dari enam tahun menjadi empat tahun. Revisi UU ITE ini kemudian ditetapkan pada tahun 2016.

“Akhirnya kami timbang dan kemudian tahun 2014 ketika pemerintah baru naik, akhirnya Rudiantara memerintahkan serius RUU ITE pada Oktober 2014.

Akhirnya kami rapat rutin  dengan lembaga non pemerintah, Kemenkumham, Pakar, Kejaksaan Agung, dan Polri,” tukas Nando.

Kominfo Jamin Kebebasan Netizen Bersuara

Lebih lanjut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga menjamin kebebasan bersuara netizen di media sosial. Nando menjamin kebebasan tersebut, dengan catatan netizen wajib tetap tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Warganet silahkan berekspresi dan menggunakan internet sepuas-puasnya dan sebebasnya, tapi tetap melihat aturan ilegal konten di UU ITE,” tandas Nando dalam siaran streaming di video yang sama.

Sebagaimana diketahui, UU ITE melarang warganet untuk menyebarkan berbagai konten ilegal. Contohnya seperti judi, pornografi, pengancaman atau pemerasan, serta pencemaranan nama baik.

Nando juga menuturkan netizen berhak lontarkan kritik dengan cara penyampaian yang positif.

“Anda lakukan kritik silakan lakukan dengan kata sopan dan positif, misalnya ketika kita dapatkan layanan publik yang kurang maksimal. Misalnya resepsionis judes, kita bisa sampaikan baik-baik,” jelas Nando.

Menurutnya, penjelasan yang dimulai dengan identitas dan tanggal peristiwa bisa dijadikan patokan bahwa penjelasan itu adalah nyata. Bukan fiksi belaka.

“Ketika Anda kritik, Anda harus tunjukkan Anda siapa supaya tak jadi surat kaleng. Tidak boleh menghakimi, perusahaan ini parah bakal mati, ini menghakimi, menzalimi, bernada ancaman. Anda tidak punya hak, Anda siapa,” tegas Nando.

Lebih lanjut, Nando mengatakan bahwa kritik sesuai dengan fakta yang ada merupakan hal yang dibenarkan di UU ITE. Pihaknya menjamin kebebasan bersuara warganet dan tak akan mengategorikan kritik sebagai pencemaran nama baik.

“Bahwa Anda kemudian kritik dan menyampaikan fakta apa adanya bahwa layanan publik kurang maksimal ya sampaikan. Itu kritik dan opini itu dibenarkan di UU ITE. Kami di Kominfo tidak akan kategorikan itu sebagai pencemaran nama baik,” sebut Nando mengimbuhkan.

Saksikan video selengkapnya sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Kemkominfo TV: