Inilah 5 Negara yang Melarang Penggunaan Hijab atau Niqab


SURATKABAR.ID – Pada hari Jumat (01/02/2019) merupakan peringatan Hari Hijab Dunia. Tak jarang, peringatan ini dijadikan momentum bagi sejumlah wanita muslim dari berbagai negara untuk menangkal stereotip dan citra negatif yang kerap dikaitkan dengan hijab. Usaha ini salah satunya juga dilakukan karena makin banyak negara yang melarang penggunaan penutup kepala bagi perempuan.

Seperti dilansir dari laporan INews.ID, Selasa (05/02/2019), ada 5 negara yang pernah dan tengah melarang penggunaan hijab. Tak hanya hijab saja tapi juga berbagai bentuk penutup kepala perempuan muslim lainnya, seperti niqab serta burka. Apa saja? Simak rangkumannya sebagaimana dikutip dari VOA.

1. Prancis

Pada April 2011, Prancis menjadi negara Eropa pertama yang melarang penggunaan kerudung yang menutup hingga ke wajah dan hanya menyisakan mata di tempat umum. Kerudung tersebut dinamakan niqab.

Prancis memberlakukan aturan ini baik untuk warga negaranya sendiri maupun orang asing. Yang melanggarnya bisa didenda 150 Euro, atau Rp 2,4 juta. Individu yang memaksa orang lain menggunakan niqab juga terancam kena denda 30.000 Euro, atau sekitar Rp 480 juta, disertai hukuman satu tahun penjara.

Berdasarkan data pada tahun 2015, sebanyak 1.546 orang didenda sehubungan larangan niqab ini. Kritik pun bermunculan. Pada 2014, seorang wanita Prancis usia 24 tahun meminta dilakukan uji materi terhadap undang-undang tersebut. Menurutnya, larangan niqab melanggar kemerdekaannya dalam beragama dan berekspresi.

Baca juga: Bisakah Kamu Tebak Agama Wanita-Wanita Ini Berdasarkan Jilbab yang Dipakainya?

Namun, langkah itu terhenti sewaktu Mahkamah HAM Eropa mengukuhkan aturan larangan niqab itu pada 2 Juli 2014. Presiden Prancis saat itu, Nicolas Sarkozy, mengatakan niqab mengopresi perempuan. Dan itulah sebabnya pengggunaannya tidak diterima di Prancis

2. Chad

Chad juga termasuk dalam daftar yang melarang warganya mengenakan niqab atau burka, tepatnya dua hari setelah bom b***h diri mengguncang negara tersebut pada Juni 2015.

Pemerintah Chad menuding Boko Haram—milisi Islam asal Nigeria yang menjadi otak di balik serangan bom yang menewaskan lebih 20 orang itu.

Kalzeube Pahimi Deubet selaku Perdana Menteri Chad saat itu lantas memerintahkan penahanan bagi mereka yang mengenakan niqab atau burka. Ia menilai bahwa penutup kepala dan tubuh itu digunakan oleh milisi untuk ‘berkamuflase’.

Larangan mengenakan niqab atau burka di Chad ini tak hanya berlaku di tempat umum, tapi ‘di manapun’. Polisi juga diminta untuk membakar semua burka yang dijual di pasaran.

Padahal mayoritas warga Chad atau sekitar 52 persen ialah muslim. Sementara umat Nasrani hanya berjumlah sekitar 44 persen dari total warga.

3. Denmark

Larangan penggunaan niqab dan burka (penutup seluruh tubuh dan hanya menyisakan jaring-jaring di bagian mata untuk melihat) diumumkan di Denmark pada Mei 2018. Larangan ini lantas mulai efektif sejak Agustus 2018.

Perempuan yang tertangkap mengenakan niqab atau burka bisa didenda 1.000 kroner atau sekitar Rp 2 juta. Dendanya naik hingga 10.000 kroner atau Rp 20 juta jika tertangkap untuk kali kedua.

Pada 10 tahun lalu, Pemerintah Denmark juga melarang hijab dan berbagai simbol keagamaan atau politik, termasuk salib dan turban, di ruang persidangan.

Hal itu diumumkan setelah munculnya desakan dari Partai Rakyat Denmark (DPP), yang dikenal dengan berbagai retorika anti-muslimnya. DPP bahkan meminta larangan itu diperluas ke sekolah hingga rumah sakit.

Berbagai negara dengan penduduk muslim kerap berdemonstrasi menentang Denmark berkenaan sikapnya terhadap pemeluk Islam, apalagi sejak sebuah koran Denmark pada 2005 lalu menampilkan kartun kontroversial yang menggambarkan Nabi Muhammad sebagai lelaki berjanggut dengan bom di kepalanya.

4. Tunisia

Faktanya, sekitar 99 persen warga Tunisia saat ini beragama Islam. Meski begitu, negara yang pernah dijajah Prancis ini sering disebut sebagai negara penduduk muslim di Benua Afrika bagian utara yang paling “terpengaruh budaya barat”.

Pemerintah Tunisia pada 1981 silam mengeluarkan dekrit yang melarang perempuan menggunakan hijab di sekolah dan kantor-kantor pemerintah.

Pada 2006, berbagai kantor berita internasional menuliskan Pemerintah Tunisia kian menggencarkan penerapan larangan tersebut. Bahkan pihak kepolisian Tunisia dilaporkan mencegat perempuan di jalan-jalan raya, dan meminta mereka melepas hijabnya.

Zine El Abidine Ali yang merupakan Presiden Tunisia saat itu mengatakan bahwa hijab ialah bagian dari busana kolot yang masuk ke negara itu tanpa diundang. Pemerintah setempat juga mengklaim bahwa penggunaan hijab “didorong oleh para ekstremis yang ingin mengeksploitasi agama untuk tujuan politik”.

Lembaga Council on American-Islamic Relations (CAIR) dalam pernyataan di situsnya pada 2006 mengecam kebijakan Pemerintah Tunisia tersebut. CAIR mendesak agar kebebasan beragama dihargai dan dijunjung tinggi.

Namun, sejak Revolusi Tunisia pada 2010/2011, perempuan Tunisia makin bebas menggunakan hijab. Kebebasan berbusana yang semakin terjadi belakangan ini bahkan membuat perempuan berani mengenakan niqab.

5. Turki

Di bawah pimpinan Mustafa Kemal Ataturk, selama lebih 85 tahun warga Turki hidup dengan aturan sekuler bahwa hijab itu kolot. Itulah penilaiannya. Alhasil, penggunaan hijab dilarang di gedung-gedung pemerintahan.

Larangan ini praktis menjadi perdebatan di negara yang terletak di dua benua: Asia dan Eropa itu. Pasalnya sekitar 96 persen dari warga Turki mayoritas memeluk agama Islam.

Perubahan pun terjadi pada 2008 sewaktu amandemen konstitusi Turki melonggarkan larangan hijab di kampus-kampus. Wanita lantas diperbolehkan menggunakan hijab yang agak longgar di bawah dagu. Meski begitu, hijab rapat yang menutup leher masih dilarang saat itu.

Barulah memasuki Oktober 2013, di bawah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan yang istrinya berhijab, Turki menghapus larangan penggunaan hijab di institusi-institusi pemerintahan. Kecuali militer, pengadilan dan kepolisian.

Sejumlah pengkritik pemerintah meragukan ketulusan Erdogan yang mengklaim penghapusan larangan hijab bertujuan untuk menjunjung demokrasi. Dalam pemerintahannya, Erdogan dituduh mempunyai ‘agenda Islam’.

Lalu pada Agustus 2016, Turki mulai membolehkah polisi perempuan (polwan) menggunakan hijab.