Datangi PT DKI Demi Ahmad Dhani, Fadli Zon Sebut Cari Keadilan Bukan Intervensi


SURATKABAR.ID – Dengan didampingi oleh anggota Komisi III DPR RI M Syafi’I, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendatangi Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Senin (04/02/2019). Ia menepis anggapan bahwa kedatangannya tersebut adalah untuk mengintervensi kasus yang menjerat musisi dan politikus Gerindra, Ahmad Dhani. Sebaliknya, Fadli hanya ingin mengawasi penahanan Ahmad Dhani. Apakah semua sudah sesuai aturan atau belum. Dan ini, menurutnya, bukan merupakan bentuk intervensi.

“Tidak ada dan tidak bisa kita mengintervensi,” tukas Fadli Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (04/02/2019) siang, dilansir dari laporan Republika.co.id, Selasa (05/02/2019).

Dengan tegas Fadli menyebut bahwa kedatangannya ke PT DKI Jakarta ialah untuk mengawasi apakah penahanan Ahmad Dhani telah berjalan sesuai prosedur atau tidak.

Pasalnya, berdasarkan penjelasan dari para pakar hukum yang ditemuinya, seseorang yang dilakukan penahanan harus ada penetapan dari hakim. Sedangkan dalam kasus Ahmad Dhani, Fadli menyebutkan tidak ada penetapan. Yang ada adalah putusan pengadilan oleh kejaksaan.

Nah ini akan menjadi catatan bagi kami apakah perkara-perkara sejenis atau yang sama terjadi atau tidak sehingga dasar penahanannya jelas, karena ini bukan eksekusi terhadap pemidanaan,” papar Fadli kemudian.

Baca juga: Ketika Tangis Al dan Dul Pecah di Konser Dewa 19 Reunion

Harapan Fadli, kasus yang menjerat Ahmad Dhani tidak merugikan salah satu pihak di tahun politik ini. Mengingat Ahmad Dhani juga mempunyai posisi sebagai tim kampanye Prabowo-Sandiaga.

Sebelumnya ia menganggap keputusan pengadilan negeri bukanlah keputusan yang inkrah. Oleh karena itu dirinya ingin mengetahui apakah sudah ada penetapan dari pengadilan untuk menahan Ahmad Dhani.

“Karena surat yang ada hanya dari kejaksaan. Ini tidak boleh kejaksaan melakukan penahanan tanpa ada penetapan hakim,” tandas Fadli kemudian.

Fadli mengaku ingin mengetahui lebih lanjut soal ada atau tidaknya penetapan penahanan oleh hakim. Sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

“Kalau tidak ada (penetapan), maka yang terjadi pada saudara Ahmad Dhani adalah penyanderaan atau penculikan,” sebut politikus Partai Gerindra tersebut.

Mencari Keadilan

Fadli juga menandaskan bahwa tujuannya adalah mencari keadilan.

“Tujuannya adalah mencari keadilan. Tidak memasuki substansi materi perkara dan tidak ada juga yang rahasia. Kita ingi mengecek prosedur yang ada (sebagai) bagian dari tugas DPR (mengecek) apakah benar standar melakukan penahanan terhadap Ahmad Dhani,” papar Fadli Zon usai bertemu Wakil Ketua PT DKI Jakarta di kantor PT DKI, Jl Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (04/02/2019). Demikian mengutip Detik.com.

Sementara itu, Wakil Ketua PT DKI Syahrial Sidik menegaskan majelis hakim PN Jaksel dalam putusan Ahmad Dhani sudah mengikuti aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Amar putusan yang memerintahkan penahanan terdakwa juga sudah sesuai ketentuan.

“Pasal 197 ayat 1 huruf k di situ disebutkan (surat putusan pemidanaan), jadi tidak memerlukan suatu penetapan. Tapi KUHAP harus dilaksanakan, harus dilaksanakan Pasal 197 ayat 3, Pasal 197 ayat 1 huruf k, jelas menunjukkan seperti itu, segera dilakukan penahanan. Di KUHAP sendiri diputuskan semua keputusan dan penetapan hakim wajib dilaksanakan oleh jaksa,” beber Syahrial dalam pertemuan.

Syahrial mengimbuhkan, penahanan terdakwa bisa dilakukan sesuai putusan pemidanaan tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

“Di Pasal 197 ayat 3 jelas putusan harus dilakukan segera kalau tidak ada kata segera tunggu inkrah. Tapi kalau sudah ada kata segera wajib dilaksanakan,” tukasnya menambahkan.

Sebelumnya, Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara lantaran penyebaran cuitan ujaran kebencian di akun Twitter miliknya. Usai vonis hakim dijatuhkan, Ahmad Dhani langsung dibawa ke Rutan Cipinang.

“Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan memerintahkan agar terdakwa ditahan,” kata hakim ketua Ratmoho membaca amar putusan Ahmad Dhani, Senin (28/01/2019) lalu.