Ribut Kasus Dokter Pakai Ikat Kepala #2019GantiPresiden, Begini Respons Pedas Gubernur


SURATKABAR.ID – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmudji buka suara menanggapi kasus tiga dokter yang berfoto di ruang operasi dengan mengenakan ikat kepala bertuliskan #2019GantiPresiden sembari mengacungkan simbol dua jari.

Dihimpun dari laman JPNN.com pada Sabtu (2/2/2019), Sutarmidji mengungkapkan, jika dilihat dari sisi kode etik seharusnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) segera mengambil tindakan tegas. Ia mengaku berang atas terjadinya aksi dugaan kampanye tiga dokter tersebut.

“Sedang operasi kok berfoto seperti itu. Kalau IDI tidak ambil tindakan, dibubarin saja,” tegas Sutarmidji ketika dimintai konfirmasi, pada Kamis (31/1) lalu.

Pria yang akrab disapa Midji ini menegaskan, solidaritas sesama profesi memang positif. Namun tak sepantasnya melakukan seperti yang tampak dalam foto viral tersebut. Jika dirinya adalah keluarga pasien yang tengah menjalani operasi, dokter-dokter tersebut akan ia tuntut.

“Karena itu tidak benar. Katanya mau perubahan justru ia melanggar. Ini melanggar sumpah dia sebagai dokter,” tuturnya lebih lanjut.

Baca Juga: Foto Pribadinya Pakai Ikat Kepala #2019GantiPresiden Tersebar Luas, Dokter PO Buka-Bukaan

Tak hanya itu, Sutarmidji juga meminta kepada Bawaslu untuk tegas dalam menangani kasus ini. Apabila memang harus diberhentikan sebagai aparatur sipil negara (ASN), maka langkah tersebut mesti diambil. Pasalnya, ada aturan jika memang ingin memberikan dukungan kepada salah satu kandidat Pilpres 2019.

Berbeda dengan kepala daerah yang diperbolehkan mendukung pada hari selain hari kerja, ASN memiliki peraturannya sendiri. “Berbeda kepala daerah Sabtu dan Minggu boleh. Kalau ASN beda,” jelasnya dengan tegas.

Ia pun meminta agar ketiga dokter tersebut harus sama-sama merasakan konsekuensi atas tindakan mereka. Midji menyebut bupati juga harus ambil langkah tegas. “Kalau saya jadi dia, saya berhenti jadi pegawai,” tukasnya.

Mengenai kasus ini, Ketua Bawaslu Kalimantan Barat Ruhermansyah mengatakan setiap perbuatan yang diduga melanggar pemilu akan diproses. Perbuatan tersebut terlebih dahulu akan dinilai, apakah benar termasuk dalam bentuk pelanggaran pidana pemilu atau pelanggaran perundang-undangan yang lain.

“Kami melalui Bawaslu Kabupaten Sintang sudah melakukan proses tersebut dengan memanggil untuk dimintai klarifikasi atau keterangan kepada pihak-pihak yang tersebut di dalam foto tersebut,” jelas Ruhermansyah.

Namun dari tiga orang yang ada dalam foto, baru satu yang memenuhi undangan Bawaslu. Pasalnya memang undangan klarifikasi tak dalam satu waktu. Dari ketiga dokter, satu orang yang datang memberikan klarifikasi diketahui merupakan ASN di RSUD Ade M Djoen.

“Kalau ASN kana da dua, dia PNS atau pegawai yang diangkat kontrak sama pemerintah, tapi kalau dilihat di situ si yang bersangkutan PNS,” jelas Ruhermansyah.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan memproses jika terbukti secara sah terjadi pelanggaran pidana. Jika memang tak terbukti, Bawaslu akan melepaskan para dokter tersebut.  Namun demikian, para dokter itu masih bisa dijerat dengan aturan lain di luar UU Pemilu, yakni UU maupun kode etik ASN.

“Kalau Undang-Undang ASN, apabila terbukti, sanksinya itu bisa peringatan, bisa demosi. Yang terberat tentu pemberhentian,” pungkas Ruhermansyah dengan tegas.