Soal Kasus Buni Yani dan Ahmad Dhani, Fadli Zon: Saya Kira Ini Ngawur


SURATKABAR.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon terang-terangan mengaku ingin mengkaji ulang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun ia menilai, pokok permasalahan sebenarnya ada pada penerapannya.

Hal tersebut, dilansir dari laman CNNIndonesia.com pada Kamis (31/1/2019), dikatakannya terkait kasus UU ITE yang menjerat sejumlah aktivis dan politisi dari kubu pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Seperti Buni Yani dan yang teranyar, Ahmad Dhani.

“Ya, kita mau kaji secara mendalam. Undang-undangnya yang bermasalah atau penerapannya yang bermasalah. Saya lihat, bisa saja penerapannya yang bermasalah,” ujar Fadli usai menghadiri konferensi pers di kantor ormas dan Lembaga Bantuan Hukum Jawara dan Pengacara (LBH Bang Japar), Jakarta, Rabu (30/1).

Baginya, biasanya UU ITE lebik dikaitkan dengan segala transaksi yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis. Akan tetapi, sebutnya, dalam kasus Buni Yani dan Ahmad Dhani sama sekali tak berkaitan dengan kedua bidang tersebut.

“Transaksi seperti apa ini? Bukan transaksi. Ini kan politik. Ini masih dalam koridor demokrasi,” tuturnya lebih lanjut.

Baca Juga: Tak Dapat Perlakuan Khusus, Ahmad Dhani Buka-Bukaan Usai Rasakan Malam Pertama di Penjara

Namun, Fadli menegaskan bahwa dirinya bukanlan seorang ahli hukum. Oleh karena itu ia tak mengetahui secara pasti apakah hubungan UU ITE dengan masalah bisnis serta ekonomi.

Ketika diminta menjawab soal revisi, Fadli mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut perlu terlebih dahulu dikaji. Ia kemudian menilai penerapan UU ITE lebih bersifat diskriminatif lantaran lebih sering menjerat para aktivis dan politisi yang mendukung paslon 02.

“Saya kita ini ngawur kalau menerampak itu untuk menjerat orang. Apalagi penerapannya diskriminatif. Kepada pihak mereka tidak terjadi,” ujar Fadli tegas.

Buni Yani disebut-sebut telah menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA melalui unggahan di akun media sosial Facebook miliknya. Informasi tersebut kemudian dinilai menciptapak kebencian terhadap masyarakat.

Dalam unggahannya ia membagikan video mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dan menghilangkan kata ‘pakai’ di dalam transkripannya. Setelah dituntut, Buni mengajukan banding. Akan tetapi permohonannya ditolak Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

Sementara itu beberapa waktu yang lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta juga menjatuhkan vonis hukuman selama satu tahun enam bulan penjara kepada musisi Ahmad Dhani Prasetyo dalam kasus ujaran kebencian.

Kasus tersebut telah berjalan sejak Juli 2017 lalu. Adapun pihak yang melaporkan Ahmad Dhani adalah Jack Lapian atas cuitan sang musisi pada Maret 2017 di akun Twitter, @AHMADDHANIPRAST, “Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya-ADP”.

[wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]