Kontroversi Tabloid Indonesia Barokah Belum Juga Rampung, Kini Terbit Pembawa Pesan


    SURATKABAR.ID – Kontroversi yang disebabkan sirkulasi tabloid Indonesia Barokah belum juga rampung, kini sudah kembali muncul lembaran yang lagi-lagi bikin deg-degan. Tabloid Pembawa Pesan yang baru-baru ini menjadi topik perbincangan panas.

    Sebelumnya, seperti yang dilansir dari laman Detik.com pada Kamis (31/1/2019), tabloid Indonesia Barokah disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak mengandung unsur kampanye. Namun demikian Bawaslu tetap meminta peredarannya segera dihentikan.

    “Meski Indonesia Barokah dalam kajian ini belum termasuk kategori kampanye menurut Gakkumdu, kita perlu melakukan pencegahan atas potensi keresahan publik. Juga bagi media lainnya,” ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin ketika dihubungi, pada Selasa (29/1) lalu.

    Terkait penyebaran tabloid tersebut, baik ke masjid-masjid maupun pesantren, menurutnya, wajib disoroti. Dan yang paling anyar, Dewan Pers memutuskan bahwa tabloid Indonesia Barokah tak memenuhi syarat sebagai perusahaan pers.

    Hal tersebut berawal dari informasi Bawaslu Jawa Tengah pada Selasa (22/1) lalu atas pengaduan pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sangiaga Uno pada Jumat (25/1). Di dalam tabloid 16 halaman itu, terdapat 3 rubrik yang mendiskreditkan Prabowo-Sandiaga tanpa verifikasi.

    Baca Juga: Dipersoalkan BPN, TKN Soal Tabloid Indonesia Barokah: Isinya Semua Fakta

    Fakta lain juga ditemukan Dewan Pers, di mana tabloid tersebut tak mencantumkan nama badan hukum, penanggungjawab, serta alamat percetakan. Selain itu, nama-nama peliput mereka juga tidak terdata sebagai wartawan yang mengikuti uji kompetensi wartawan oleh Dewan Pers.

    Dewan Pers di bawah kepemimpinan Yosep Adi Prasetyo lalu menggelar sidang pleno pada Selasa (29/1). Dalam sidang tersebut, diputuskan Indonesia Barokah bukanlah produk pers. BPN Prabowo selaku pelapor dipersilakan melapor dengan UU selain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Kepada pihak yang merasa dirugikan oleh Indonesia Barokah, kami persilakan menggunakan undang-undang lain di luar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena dilihat dari sisi administrasi dan konten, Indonesia Barokah bukan pers,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/1).

    Untuk selanjutnya agar kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti, Dewan Pers menyampaikan pernyataan penilaian tertulis terhadap tabloid Indonesia Barokah kepada pihak pengadu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Bawaslu RI, dan Bawaslu Jawa Tengah.

    Belum juga tuntas, kini Bawaslu menelusuti penyebaran tabloid lain yang diduga berisi konten kampanye, tabloid Pembawa Pesan. Tabloid tersebut disebarkan di Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan oleh kurir ke rumah-rumah warga.

    Puadi, anggota Bawaslu DKI Jakarta menjelaskan tabloid itu disebarkan kurir bermotor ke rumah warga, Minggu (27/1). Warga setempat pun langsung melaporkan tabloid ini ke pengawas tingkat kelurahan lantaran diduga adanya benang merah dengan tabloid kontroversial sebelumnya, Indonesia Barokah.

    “Tabloid ini tidak ada konten yang menjelek-jelekkan pasangan calon, namun banyak membaguskan pasangan calon, lebih banyak ke arah kampanye. Konten lebih banyak ke kampanye paslon 01,” tutur Puadi ketika dihubungi, pada Rabu (30/1) kemarin.

    [wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]