Kena Bayar Rp 30 Miliar ke Fahri Hamzah, Presiden PKS Akan Ajukan PK


SURATKABAR.ID – Sohibul Iman selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebutkan, pihaknya akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) berkenaan perkara ganti rugi sebesar Rp 30 miliar kepada Fahri Hamzah. Ganti rugi ini berkenaan dengan kalahnya kasasi petinggi PKS atas kasus pemecatan Fahri Hamzah.

“Sudah dibilangin sama lawyer saya, kita akan PK,” ujar Sohibul saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (30/01/2019), dilansir dari Kompas.com.

Meski begitu, ia tak mau banyak berkomentar mengenai polemik tersebut. Sohibul menyerahkan persoalan ini kepada pihak kuasa hukum. Ia hanya menandaskan bahwa partainya akan menaati hukum yang ada.

“Jadi ini tolong ke lawyer saja, intinya PKS akan taati hukum itu saja,” katanya lagi.

Bayar Ganti Rugi dan Mundur dari Jabatan

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membawa polemik pemecatannya ke pengadilan dan Mahkamah Agung. Fahri memenangkan perkara ini di semua tingkatan. Berdasarkan putusan MA, sebanyak lima pimpinan PKS diminta membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar.

Baca juga: Fahri Hamzah Pertanyakan Sumber Uang Jokowi Borong Sabun Cuci Rp 2 M

Tak hanya itu, ia juga meminta lima pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digugatnya untuk mundur dari jabatan.

Lima pimpinan PKS tersebut ialah Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid.

Perseteruan antara pimpinan PKS dan Fahri Hamzah sudah berlangsung sejak awal 2016. Ketika itu, PKS memecat Fahri sebagai kader.

Pada 11 Maret 2016, Majelis Tahkim PKS memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

Menyusul pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP berkenaan keputusan Majelis Hakim tersebut.

Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Fahri memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah itu, PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dan akhirnya, banding itu juga dimenangkan oleh Fahri. Setelah itu, PKS mengajukan permohonan kasasi ke MA. Kasasi ini diajukan PKS pada 28 Juni 2018 oleh Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muis Saadih, mengutip TribunNews.com.

Pada 30 Juli 2018, majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati memutuskan menolak permohonan kasasi itu. Dalam putusannya, majelis hakim juga memerintahkan agar PKS membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi kepada Fahri sebesar Rp 30 miliar.