Tangkisan Kemenkeu Soal Utang: Rizal Ramli Terbukti Ngawur


SURATKABAR.ID – Kementerian Keuangan dengan tegas menyatakan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli salah besar terkait isu yang ia sebarkan. Sebelumnya Rizal menyebut pada Maret 2019 pemerintah akan menghimpun utang sebesar US$ 2 miliar dengan imbal hasil tinggi senilai 11,625 persen.

Seperti diwartakan CNNIndonesia.com pada Selasa (29/1/2019), Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian keuangan Nufransa Wira Sakti mengungkapkan utang seperti yang disebut Rizal tidak dihimpun pada Maret 2019 mendatang.

Faktanya, utang dihimpun pada tahun 2009 silam atau ketika krisis keuangan tengah melanda sejumlah negara dan hampir-hampir melanda Indonesia. Adapun utang tersebut berbentuk surat utang dalam dollar dan akan jatuh tempo pada Maret 2019.

Rizal Ramli terbukti ngawur. Jadi tidak ada penerbitan utang baru seperti yang dikatakan Pak RR (Rizal Ramli), kesalahan besar lainnya adalah ketika disebutkan akan diberikan imbal hasil 11,625 persen,” tulis Nufransa melalui akun Facebook-nya pada Selasa (29/1) kemarin.

Diketahui sebelumnya, pada Senin (28/1), melalui akun media sosialnya, Rizal Ramli menyebarkan informasi bahwa Indonesia akan menarik utang sebesar US$ 2 miliar dengan yield alias imbal hasil sebanyak 11,625 persen.

Baca Juga: Pangkas Proyek Infrastruktur Jadi Jurus Unggulan Prabowo-Sandiaga Tekan Utang

Penguatan rupiah didukung oleh peningkatan pinjaman dengan bunga super tinggi!!! Kreditor pesta pora. Rakyat semakin terbebani. Menkeu semakin ngawur,” kata Rizal yang menilai yield tersebut adalah yang paling tinggi di kawasan.

Akan tetapi tak berselang lama, Rizal langsung meminta maaf atas informasi yang telah ia sebarkan tersebut. Dalam unggahannya ia menuliskan ternyata besaran utang dan yield yang sebelumnya ia sebut rupanya dikeluarkan pada 2009 yang lalu.

Meski telah meminta maaf atas kesalahannya, namun Rizal Ramli tetap bersikukuh ada kesalahan dalam yield surat utang pemerintah. Ia menilai, yield surat utang pemerintah yang paling baru masih 8,5 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi ketimbang Vietnam yang cuma 5-6 persen.