JK Singgung ‘Singapura vs Bangladesh’ Ada di Jakarta, Pengamat Tata Ruang Angkat Bicara


    SURATKABAR.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung ketimpangan yang terlihat di Ibu Kota ketika melakukan peninjauan titik kemacetan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. JK menyebut kawasan MH Thamrin mirip Singapura, namun kawasan Tanjung Priok seperti Bangladesh.

    Menanggapi hal tersebut, seperti yang dihimpun dari laman Detik.com pada Selasa (29/1/2019),  pengamat tata kota Nirwono Yoga buka suara. Ia mengungkapkan, pembangunan di Jakarta memang sangat tak merata.

    Adapun penyebabnya, seperti disebutkan Nirwono, adalah perencanaan Jakarta yang tidak konsisten. Ia kemudian menyebut bahwa sebenarnya perencanaan Jakarta sudah bagus. Hanya saja pemerintah terlalu sering melanggarnya.

    “Ucapan dari Pak JK adalah sebuah masukan supaya Gubernur DKI sekarang menyiapkan Jakarta untuk 2- sampai 30 tahun ke depan sebagai kota besar. Jadi untuk seluruh kawasan, bukan untuk kawasan Thamrin-Sudirman saja,” ujar Nirwono ketika diwawancarai, Selasa (29/1).

    Dan demi menghapuskan ketimpangan yang ada, Nirwono menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk tetap pada perencanaan RTRW yang telah dicanangkan. Ia mengungkapkan, karena beda kepemimpinan, rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Ibu Kota senantiasa berubah.

    Baca Juga: Sentilan Menohok JK Soal Kereta Trans Sulawesi

    Menurutnya, pencanangan RTRW di Jakarta sudah bagus. Bahkan sejak zaman kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Namun karena pemerintah kerap tak konsisten, menyebabkan konsep RTRW melenceng. “Intinya jangan ganti pemimpin ganti kebijakan. Ini yang tidak diperhatikan pemerintah,” sebutnya.

    Sementara menurut pengamat tata kota lain, Yayat Supriatna, ketimpangan di Jakarta terjadi lantaran tingginya biaya hidup. Hal tersebut akhirnya memaksa warga bertahan hidup di Ibu Kota meski dengan kondisi serba kekurangan.

    “Kampung Bangladesh adalah cermin dua wajah Jakarta dan wajah kesenjangan yang semakin tinggi. Biaya transportasi dan sewa rumah mahal membuat warga meminimalkan biaya hidupnya supaya bisa hidup dan bertahan di Jakarta,” jelas Yayat.

    Yayat, lebih lanjut menjelaskan, begitu mahalnya biaya hidup tersebut lantas membuat warga Jakarta di perkampungan akhirnya terbiasa dan betah miskin. Terlebih lagi tingginya biaya hidup di Jakarta tak didukung dengan kemudahan mencari uang.

    “Tingginya biaya hidup membuat warga ‘betah miskin’. Sementara untuk bangun rumah susun murah di tengah kota adalah mimpi,” jelasnya kemudian.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut ada ketimpangan yang terlihat di Jakarta. Ia bahkan menyebut ketimpangan tersebut sama seperti ‘Singapura vs Bangladesh’. Hal itu disinggung JK ketika melihat sisi kumuh Jakarta, khususnya di belakang Jalan MH Thamrin dan kawasan Tanjung Priok.

    “Kalau kita lewat Jalan Thamrin (dari helikopter) ini tidak beda dengan Singapura. Begitu ke belakang Jalan Thamrin, atau ke Tanjung Priok itu sama dengan daerah atau kota-kota lain, kayak Kalkuta, Bangladesh, kayak Manila, atau ya kumuhlah,” ujar JK.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengamini pernyataan JK. Ia menilai, apa yang disampaikan JK bukanlah kritik, melainkan sebuah fakta. Anies kemudian mengatakan, pergerakan ekonomi bakalan terjadi di saat perencanaan dilakukan dengan benar.

    “Nggak, itu bukan kritik, tapi itu fakta. Itu Pak JK mengatakan itu contoh. Ketika tata ruang dirancang dengan benar, private sector juga akan ebrgerak membangun di situ dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak membuat perencanaan tata ruang yang benar, ya tidak akanada pergerakan perekonomian,” jelas Anies.