Meski Sudah Divonis, KPU Sebut Ahmad Dhani Masih Memenuhi Syarat sebagai Caleg


    SURATKABAR.ID – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan buka suara menjelaskan status Ahmad Dhani Prasetyo sebagai calon legislatif (caleg) DPR. Ia menyebut, jika keputusan hukumnya sebagai terpidana telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, status Ahmad Dhani sebagai caleg bisa jadi tak memenuhi syarat.

    Namun demikian, seperti yang dilansir dari laman Kompas.com pada Senin (28/1/2019), untuk saat ini Ahmad Dhani masih memenuhi syarat sebagai caleg. Pasalnya, hukum pidana yang dijatuhkan kepada dirinya belum inkrah.

    “Apabila dia dijatuhi hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka dia tidak ememnuhi syarat sebagai calon. Nah, kita tinggal lihat, apakah putusan kepada ADP itu sudah inkrah atau belum.” ujar Wahyu ketika dikonfirmasi, pada Senin (28/1).

    Caleg dari Partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) 1 tersebut berencana akan mengajukan banding. “Kalau yang bersangkutan ajukan banding ya berarti putusan hukum itu belum berkekuatan hukum tetap. Artinya KPU belum bisa eksekusi,” jelas Wahyu kemudian.

    Lebih lanjut, Wahyu mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran KPU Nomor 31 Tahun 2019 tentang Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Daftar Calon Tetap (DCT). Surat tersebut oleh KPU sudah diedarkan, baik ke KPU provinsi maupun kabupaten/kota.

    Baca Juga: Ahmad Dhani Kenakan Kaos Tauhid Datangi Mapolda, Siapa Sangka Ada Alasan menarik di Baliknya

    Adapun dalam surat tersebut tercantum, caleg baru akan dinyatakan TMS apabila ia terbukti sah telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

    Pasca-inkrah nantinya, KPU bakalan melakukan klarifikasi kasus pidana tersebut ke partai pengusung caleg. Dan jika inkrah terjadi ketika surat suara telah dicetak, maka nama dari caleg yang bersangkutan tak bisa dihapus kembali.

    KPU kemudian akan mengumumkan ke TPS bahwa yang bersangkutan sudah tak lagi memenuhi syarat sebagai caleg. Jika di hari pemilihan yang bersangkutan tetap memperoleh suara, maka perolehan suara itu bakan dikembalikan ke pihak partai.

    “Nanti prosedurnya kita umumkan bahwa yang bersangkutan sudah bukan daftar calon tetap lagi. Kan kita tidak mungkin menghapus surat suara yang sudah dicetak, tapi nanti tetap diumumkan ke TPS,” jelas Wahyu.

    Seperti yang sebelumnya diberitakan, Hakim Ketia Ratmoho menjatuhkan vonis hukuman selama 1 tahun enam bulan penjara kepada terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo. Selain itu, Ratmoho juga meminta jaksa untuk melakukan penahanan terhadap Ahmad Dhani segera.

    Tuntutan majelis hakim tersebut lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Dhani dihukum penjara selama dua tahun.

    Hakim menilai Ahmad Dhani Prasetyo telah sah melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 Ayat 1 KUH.

    [wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]