Novel Baswedan Pesimis Tim Gabungan Bentukan Kapolri Akan Bekerja dengan Benar


SURATKABAR.ID Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Novel Baswedan merasa pesimis bahwa tim gabungan yang dibentuk Kapolri dapat bekerja dengan benar menangani kasus penyerangannya terdahulu. Sebagaimana diketahui, pembentukan tim gabungan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait kasus teror penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan.

Tim Gabungan ini dibentuk oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Novel pesimis tim tersebut dapat mengungkap kasus penyiraman air raksa terhadap dirinya. Keraguan Novel itu disebabkan diantara anggota Tim Gabungan terdiri dari para penyidik yang sebelumnya telah menangani kasus Novel.

Menukil reportase Republika.co.id, Sabtu (26/01/2019), pembentukan Tim Gabungan itu merupakan rekomendasi yang diberikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Diketahui, dalam rekomendasi itu, disinggung bahwa para penyidik sebelumnya telah melakukan abuse of process.

“Poinnya adalah, saya sempat mempertanyakan atau bisa dikatakan saya pesimis tim ini akan bekerja benar,” tandas Novel secara blak-blakan kepada tim wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/01/2019).

Akan tetapi, Novel enggan melakukan justifikasi terkait bagaimana Tim Gabungan itu bekerja. Kendati  bagaimanapun, Novel Baswedan tetap menghormati tim gabungan yang sedang bekerja ini, wakaupun secara pribadi dirinya pesimis tim ini akan bekerja dengan optimal.

Baca juga: Jawab Keraguan Novel Baswedan Soal Pembentukan TGPF, Polisi: Prinsipnya Kami Serius. Sudah Ada…

Di samping itu, ia menilai bahwa Tim Gabungan kerap kali dihubungkan dengan kepentingan politik pemerintah. Pasalnya, dalam banyak kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan membuat tim untuk penyelidikan mendalam kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

Novel pun menunggu apa tindak lanjut yang akan ditempuh Presiden guna menyikapi kasusnya yang sudah alot dua tahun tak terungkap tersebut.

Diyakini Novel, Presiden Jokowi tahu betul ada begitu banyak para anggota KPK yang menjadi sasaran aksi teror.

Novel lantas menyebutkan, bahwa seyogiyanya sebagai kepala negara, sudah seharusnya Jokowi terusik dengan situasi ini. Apalagi jika mengingat bahwa lembaga KPK telah mendapat kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk memberantas oknum-oknum koruptor.

Ada Sejumlah Kejanggalan

Novel juga mengklaim dirinya telah mendengar Tim Gabungan akan memanggil dirinya guna dimintai keterangan. Padahal, Novel telah membeberkan semua yang diketahuinya kepada para penyidik kasus sejak penyelidikan yang terdahulu.

Menurutnya, hal itu justru merupakan kejanggalan baru. Sebab, tim yang seharusnya menelusuri fakta-fakta kasus lebih dalam justru malah kembali kepada diri Novel.

“Kenapa tim seolah tidak tertarik pada temuan-temuan Komnas HAM yang menyatakan bahwa ada abuse of process di penyidikan sebelumnya? Saya susah menggunakan logika saya bahwa tim ini akan bersungguh-sungguh,” keluh Novel kemudian.

Menukil TribunNews.com, Novel Baswedan juga menilai seperti ada upaya untuk tak mau mengungkap kasus ini, karena serangan tidak terjadi pada tempat tersembunyi dan polisi tidak mengambil CCTV di lokasi.

Atas dasar itulah, Novel Baswedan menduga ada upaya menghilangkan alat bukti, sehingga kasus penyerangan terhadap dirinya tak akan pernah terungkap.

“Kenapa sih tidak mau diungkap? Ini serangan tidak terjadi pada tempat tersembunyi. CCTV tidak diambil polisi, dua minggu sebelumnya ada perampokan dan polisi mengambil CCTV tersebut dan menemukan pelaku. Artinya polisi atau penyidik Polri yang bertugas mestinya tahu ada CCTV, tapi untuk kasus saya mereka tidak mengambil,” imbuh Novel menguraikan.

“Sidik jari, belakangan ini saya ketahui sudah tidak ada. Bukti elektronik malah hilang. Sebagai orang yang punya nalar saya berfikir apa yang saya ketahui dari sisi yang lain digunakan untuk pembuktian, kemungkinan kedua bukti-bukti lain dihilangkan dengan sempurna,” lanjutnya kemudian.

Diketahui, Tim Gabungan dibentuk atas persetujuan Mabes Polri melalui surat bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 tertanggal 8 Januari 2019. Surat tersebut ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. TGPF beranggotakan 65 orang ini merupakan gabungan berbagai unsur yang terdiri dari Polri, KPK, para akademisi serta tokoh masyarakat.

Pembentukan Tim Gabungan ini juga mengacu kepada rekomendasi Tim Pemantauan Proses Hukum Komnas HAM pada 21 Desember 2018 lalu.  Rekomendasi tersebut lantas disampaikan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo kemudian meminta agar publik bersabar dan menunggu kinerja tim gabungan penanganan kasus Novel Baswedan untuk membuktikan profesionalitasnya. Namun belakangan, tim gabungan ini menuai kritik akibat pembentukannya yang dinilai mengandung unsur politis.

“Tolong berikan kesempatan pada tim gabungan yang dibentuk Bapak Kapolri, untuk bekerja secara profesional,” ujar Dedi di Jakarta, Selasa (15/01/2019).