Meski Ba’asyir Tak Akui Pancasila, Muhammadiyah Tegaskan Tak Jadi Masalah


    SURATKABAR.ID – Pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir telah menciptakan polemik. Setelah sempat dinyatakan bebas tanpa syarat, Senin (21/1), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pembebasan terpidana akan ditinjau ulang oleh pemerintah.

    Menanggapi hal tersebut, seperti yang dihimpun dari laman Republika.co.id pada Rabu (23/1/2019), Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti buka suara. Menurutnya, Ba’asyir semestinya dibebaskan.

    Adapun dalam hal ini, Mu’ti dengan tegas mengatakan, pemberian grasi oleh presiden haruslah berdasarkan permintaan terpidana. Apabila Ustaz Abu Bakar Ba’asyir sendiri tak bersedia mengajukan permohonan, secara hukum grasi pun tak dapat diberikan.

    Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan, pengaruh Ustaz Ba’asyir secara politik sudah sangat berkurang. Selain karena faktor usia, menurutnya, kondisi Ba’asyir juga kerap menurun. Sehingga ia perlu mendapatkan perhatian dan perawatan khusus, baik dari pihak keluarga maupun dokter.

    Selain itu, menurut Mu’ti, banyak anggota jamaah Islam yang selama ini disangkutpautkan dengan Ba’asyir, seperti misalnya Gerakan Jamaah Islamiyah, Al-Qaidah, dan Ansarut Tauhid, sudah mulai meninggalkan dan membentuk organisasi mereka sendiri.

    Baca Juga: Temui Fadli Zon, Pengacara Abu bakar Ba’asyir Minta Tolong Satu Hal Ini

    Ia menyatakan, tak sedikit mantan anggota Ustaz Abu Bakar Ba’asyir yang kini telah menjadi pendukung setia Pancasila dan NKRI. Dan jika menilik dari kacamata politik, seperti misalnya Ba’asyir menolak menerima Pancasila, menurut Mu’ti, hal tersebut tak patut dipersoalkan.

    “Masih banyak masyarakat yang tidaks etuju Pancasila sebagai dasar negara. Yang penting mereka tidak melakukan kampanye menentang Pancasila. Kalau itu dilakukan, maka bisa menjadi tindak pidana,” tutur Mu’ti ketika dimintai konfirmasi melalui pesan elektronik, pada Selasa (22/1).

    Tak hanya itu. Mu’ti juga menekankan agar pemerintah tak terpengaruh terhadap tekanan pihak asing. Di mana dalam hal ini, Australia mengeluarkan tentangan keras atas pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang merupakan terpidana kasus terorisme.

    Ia menilai, Indonesia harus mulai menunjukkan dirinya sebagai negara yang berdaulat. “Walaupun ada beberapa negara yang keberatan, Indonesia harus menunjukkan dirinya sebagai negara yang berdaulat yang tidak tunduk pada tekanan asing,” imbuh Mu’ti kemudian.

    Ustaz Abu Balar Ba’asyir diketahui telah menjalani masa hukuman 9 tahun dari total pidana 15 tahun lantaran kasus terorisme. Ia seharusnya dibebaskan pada 23 Desember 2018 lalu dengan persyaratan, menandatangani pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI. Namun Ba’asyir menolak syarat tersebut.

    Hingga pada akhirnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan setuju untuk membebaskan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir tanpa syarat usai mendengar laporan yang diberikan penasihat hukum pribadinya, Yusril Ihza Mahendra.

    Ketika mengunjungi Ustaz Abu Bakar Ba’asyir di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Jumat (18/1) lalu, Yusril menyampaikan kabar mengenai pembebasannya. Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pembebasan tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan.