Kelanjutan Terbaru Terkait Suap Dana Hibah KONI, KPK Panggil Menpora


SURATKABAR.ID – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, pada Kamis (24/1) hari ini.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, seperti yang dihimpun dari laman Okezone.com pada Kamis (24/1/2019), akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap penyaluran dana bantuan alias hibah dari pemerintah melalui Kemenpora teruntuk KONI.

“Ya, hari ini dijadwalkan diperiksa,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika ditemui untuk dimintai konfirmasi pada Kamis (24/1).

Sebelumnya, pihak penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di ruang kerja Imam Nahrawi. Dan dari penggeledahan tersebut, KPK menemukan barang bukti berupa dokumen yang berisi catatan keuangan serta sejumlah proposal dana hibah.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka terkait kasus dugaan suap penyaluran dana bantuan (hibah) dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Baca Juga: Dua Pejabat dan Stafnya Ditahan KPK Terkait Dana Hibah ke KONI, Menpora Merespons

Lima orang tersangka tersebut adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI Ending Fuad Hamidi (EFH), Bendahara Umum (Bendum) KONI Jhonny E Awut (JEA), Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo (AP), dan Staf Kemenpora Eko Triyanto (ET).

Menurut dugaan, AP dan ET telah mengantongi uang suap sebesar Rp 318 juta dari pejabat KONI terkait dana bantuan dari pemerintah untuk KONI yang disalurkan melalui Kemenpora. Sedangkan MUL menerima uang sebesar Rp 100 juta dalam bentuk ATM.

Uang yang diterima para petinggi Kemenpora dari pentolan KONI itu diduga ada kaitannya dengan penyaluran bantuan tahun anggaran 2018 dari pemerintah untuk KONI melalui Kemenpora. Ada pun nilai dana hibah dari pemerintah teruntuk KONI mencapai angka Rp 17,9 miliar.

KPK menduga, masih ada pemberian suap lainnya teruntuk pejabat-pejabat dari Kemenpora. Pemberian suap lainnya itu yakni berupa mobil Toyota Fortuner, uang senilai Rp 300 juta, dan satu unit smartphone merek Samsung Galaxy Note 9.

EFH dan JEA, selaku pemberi suap, dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) atau (b) atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

MUL sendiri diduga sebagai penerima yang dijerat dengan Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor seperti yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 Ayat (a) KUHP.

Sedangkan AP, ET, dan kawan-kawan disangkakan menjerat Pasal 12 Huruf (aP atau (b) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor seperti yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.