Saat Pejabat Istana Saling Lempar Soal Grasi Jokowi Untuk Pembunuh Wartawan


SURATKABAR.ID – Saat ditanya soal grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada I Nyoman Susrama, para pejabat di Istana Kepresidenan jadi saling lempar. Diketahui, Susrama merupakan terpidana yang menjadi otak pembunuhan berencana wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, pada tahun 2009 silam.

Mengutip JawaPos.com, Rabu (23/01/2019), Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Kelas II B Bangli Made Suwendra membenarkan adanya grasi dari Presiden Jokowi untuk terpidana Susrama.

“Iya benar,” jawabnya saat dikonfirmasi tim pers, Tribun Bali, Senin (21/01/2018).

Suwendra menyebutkan, grasi yang diberikan kepada Susrama ialah perubahan hukuman dari pidana seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.

“Grasi yang didapat adalah perubahan hukuman. Dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman sementara. Hukuman sementara itu menjadi 20 tahun dari pidana penjara seumur hidup,” paparnya kemudian.

Baca juga: Yusril Mahendra Soal Abu Bakar Baasyir: Sampai Sini, Tugas Saya Selesai

Ketika dikonfirmasi lebih jauh lagi terkait grasi ini, para pejabat di Istana Kepresidenan saling lempar. Sekretaris Kabinet Pramono Anung meminta wartawan untuk bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Tanya Pak Mensesneg. Grasi urusannya Mensesneg,” ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/01/2019).

Di sisi lain, Mensesneg Pratikno juga enggan menjawab pertanyaan wartawan seputar pemberian grasi tersebut. Mensesneg Pratikno meminta awak media bertanya kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menurut pengakuannya, dirinya sudah berkoordinasi dengan Yasonna sehubungan hal ini.

“Tanya Menkumham-lah ya. Tadi saya sudah ditelepon Menkumham, ‘Kalau tanya, suruh tanya ke saya’. Jadi Pak Menkumham tahu parameternya,” tukas Pratikno.

Lebih lanjut, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo juga menyampaikan jawaban yang sama saat ditanya soal grasi untuk Susrama.

“Coba tanya ke Menkumham, saya belum dapat info detailnya,” imbuh Johan.

Namun, Menkumham yang ditemui jurnalis di kantornya pada Selasa malam kemarin (22/01/2019), juga enggan bicara soal pemberian grasi untuk Susrama itu. Usai menjelaskan panjang lebar berkenaan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir yang masih dikaji, ia langsung berjalan cepat ke mobilnya. Ia pun enggan menanggapi awak media yang bertanya soal topik lain, termasuk mengenai grasi untuk Susrama.

Reaksi Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Langkah Presiden Jokowi yang memberikan grasi terhadap I Nyoman Susrama juga disesalkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Menurut penilaian AJI, pemberian grasi ini ialah langkah mundur terhadap penegakan kemerdekaan pers.

“Pemberian grasi dari seumur hidup menjadi 20 tahun ini bisa melemahkan penegakan kemerdekaan pers karena setelah 20 tahun akan menerima remisi dan bukan tidak mungkin nantinya akan menerima pembebasan bersyarat,” tandas Ketua AJI Denpasar Nandhang R. Astika.

Menurut penjelasan Nandhang, pengungkapan kasus pembunuhan Prabangsa tahun 2010 silam menjadi tonggak penegakan kemerdekaan pers di Indonesia. Sebab, sebelumnya tak ada kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diungkap secara tuntas di sejumlah daerah di Indonesia, apalagi dihukum berat.

Oleh sebab itu, vonis seumur hidup bagi Susrama di Pengadilan Negeri Denpasar saat itu menjadi angin segar terhadap kemerdekaan pers. Hal ini juga menjadi penuntasan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia yang masih banyak belum diungkap.

Bersama sejumlah advokat, AJI Denpasar dan aktivis yang dari awal ikut memantau Polda Bali tahu benar bagaimana susahnya mengungkap kasus pembunuhan jurnalis yang terjadi pada Februari 2009 silam.

“Perlu waktu berbulan-bulan dan energi yang berlebih hingga kasusnya dapat diungkap oleh Polda Bali,” sebut Nandhang.

Nandhang lalu menandaskan, meski presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi sesuai diatur UU Nomor 22 Tahun 2002 dan perubahannya dalam UU Nomor 5 Tahun 2010,  seharusnya ada catatan maupun koreksi. Sebelum grasi itu diberikan, catatan dan koreksi sebaiknya datang dari Kemenkumham RI dan tim ahli hukum presiden.

“Untuk itu AJI Denpasar menuntut agar pemberian grasi kepada otak pembunuhan AA Gde Bagus Narendra Prabangsa untuk dicabut atau dianulir,” tegas Nandhang.

Dibunuh karena Berita

Kasus pembunuhan Prabangsa tersebut berhasil dibongkar polisi kendati para pelaku telah berupaya keras menghilangkan jejak.

Eksekusi terhadap korban dilakukan di rumah Susrama di Banjar Petak, Bebalang, Bangli, sekitar pukul 16.30 hingga 22.30 Wita, pada 11 Februari 2009 silam.

Susrama menjadi aktor intelektual dalam kasus pembunuhan terhadap Prabangsa ini. Pembunuhan diduga berhubungan dengan pemberitaan kasus dugaan penyimpangan proyek di dinas pendidikan dalam pembangunan sekolah TK Internasional di Bangli.

Susrama memerintahkan dua anak buahnya untuk menghabisi korban di belakang rumahnya. Mayat korban lantas dibuang di tengah laut Padangbai, Klungkung. Mayatnya lantas ditemukan mengambang di laut Padangbai, Klungkung, pada 16 Februari 2009 dalam kondisi mengenaskan.