Kata FPI, yang Harus Berikrar NKRI Itu Bukan Ba’asyir, Tapi Penjual Aset BUMN


SURATKABAR.ID – Munarman yang merupakan Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) berpendapat bahwa seharusnya Abu Bakar Ba’asyir tak perlu lagi berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Munarman menilai, justru elite penjual aset bangsalah yang harus melakukan sumpah setia tersebut.

“Justru yang mestinya berikrar tersebut adalah elite pemimpin dan penguasa serta pejabat tinggi negara yang menjual kekayaan alam Indonesia dan menyerahkan sumber daya ekonomi Indonesia maupun yang menjual BUMN ke negara asing,” tukas Munarman melalui pesan singkat, Rabu (23/01/2019). Demikian melansir laporan CNNIndonesia.com.

Munarman lantas mempertanyakan loyalitas pihak yang dimaksud.

“Itu yang patut dipertanyakan kesetiaannya dan harusnya mereka yang sudah menjual Indonesia tersebut yang berikrar,” ungkap Munarman kemudian.

Menurut Munarman, Ba’asyir yang adalah terpidana kasus terorisme sudah berhak memperoleh pembebasan bersyarat. Ia berpendapat demikian karena Abu Bakar Ba’asyir selalu berkelakukan baik selama di tahanan. Ba’asyir juga telah menjalani 2/3 dari masa hukumnya sejak 2011 lalu. Dan pihaknya diketahui sudah mengajukan permohonan bebas bersyarat.

Baca juga: Tegas! Pemerintah Pastikan Batal Bebaskan Abu Bakar Ba’asyir, Ini Sebabnya

Merujuk PP No 99 tahun 2012, napi teroris wajib berikrar setia kepada NKRI terlebih dahulu jika ia ingin bebas bersyarat.

Munarman menambahkan, Ba’asyir tak perlu melakukan itu. Dia menuturkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang sejak lahir tinggal di wilayah NKRI tak perlu lagi mengikrarkan kesetiaannya.

Ia mengimbuhkan, WNI yang dimaksud itu sudah setia kepada NKRI dengan sendirinya.

“Ikrar itu kan untuk warga negara yang melalui proses naturalisasi. Semakin aneh aturan tersebut,” sahut Munarman melontarkan sudut pandangnya.

Anggapan Munarman, adalah hal yang lucu jika Ba’asyir harus berikrar setia kepada NKRI demi mendapat pembebasan bersyarat. Ia mengatakan bahwa aturan itu justru mencerminkan bahwa negara tidak percaya dengan rakyatnya sendiri.

“Artinya negara tidak percaya kepada warga negaranya sendiri yang lahir, besar dan sepanjang hidupnya berada di NKRI,” tukasnya kemudian.

Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto menyebutkan saat ini pemerintah masih perlu mengkaji ulang pemberian bebas bersyarat kepada Ba’asyir. Segenap lembaga pemerintah yang berkepentingan akan melakukan rembuk terlebih dahulu terkait hal ini.

Disampaikan Presiden Joko Widodo, Ba’asyir harus berikrar setia kepada NKRI jika ingin bebas bersyarat. Kata Presiden, hal itu merupakan aturan hukum negara yang wajib dipatuhi semua pihak.

Pernyataan Jokowi ini lantas membuat proses perkembangan pembebasan bersyarat Ba’asyir menjadi abu-abu. Karena sebelumnya, Jokowi menyampaikan niatannya untuk membebaskan Ba’asyir berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.