Yusril Buka Suara Soal Keputusan Pemerintah Batal Bebaskan Ba’asyir: Yang Penting bagi Saya…


SURATKABAR.ID – Penasihat hukum pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait keputusan pemerintahan batal membebaskan narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir. Ia mengaku tidak mempersoalkan hal tersebut.

Yusril, seperti yang dilansir dari laman Kompas.com pada Selasa (22/1/2019), mengatakan, dirinya telah melaksanakan instruksi dari Presiden Jokowi untuk kembali menelaah perkara sekaligus berkomunikasi, baik dengan Ba’asyir maupun keluarga terpidana, mengenai rencana pembebasan.

“Yang penting bagi saya adalah tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah,” ungkap Yusril melalui siaran pers resmi, pada Selasa (22/1).

“Saya telah menelaah dengan saksama isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 khusus terkait pembebasan bersyarat dan semuanya sudah saya sampaikan ke Presiden. Termasuk pembicaraan dengan Ba’asyir,” imbuh Yusril lebih lanjut.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan bahwa pemerintah tak dapat lagi memenuhi permintaan pembebasan bersyarat bagi Ustaz Abu Bakar Ba’asyir.

Baca Juga: Sama-Sama Keluar Bui Pekan Depan, PSI Sebut Ada Benang Merah di Balik Bebasnya Ahok dan Ba’asyir

“Iya (tidak dibebaskan). Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. harus dilaksanakan,” tutur Moeldoko ketika ditemui di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa sore kemarin.

Abu Bakar Ba’asyir disebutkan tidak memenuhi persyaratan formil seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Detail lebih lanjut terangkum dalam Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Terkait syarat formil narapidana perkara terorisme, yang pertama adalah harus mau bekerja sama dengan pihak penegak hukum dalam membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Lalu kedua, terpidana telah menjalani paling sedikit dua per tiga dari masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit adalah 9 bulan.

Dan yang ketiga, terpidana telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari susa masa pidana yang wajib ia jalani. Terakhir, narapidana menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana, dan bersedia menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI di atas kertas.