Tegas! Pemerintah Pastikan Batal Bebaskan Abu Bakar Ba’asyir, Ini Sebabnya


SURATKABAR.ID – Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden telah memastikan saat ini pemerintah tidak dapat memenuhi permintaan pembebasan bersyarat atas Abu Bakar Ba’asyir. Putusan ini dipilih lantaran Ba’asyir sendiri pun tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Hal ini lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

“Iya [batal dibebaskan]. Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan,” tegas Moeldoko saat dikonfirmasi pers di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/01/2019). Demikian mengutip Kompas.com.

Berikut adalah beberapa syarat formil bagi narapidana perkara terorisme. Pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

Baca juga: Jika Abu Bakar Ba’asyir Bebas karena Kemanusiaan, Meiliana dan Baiq Nuril pun Bisa?

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Keempat dan yang terakhir, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

Moeldoko menambahkan, Presiden Joko Widodo sebenarnya menyambut baik permohonan Ba’asyir bebas. Pertimbangan ini diperhitungkan berdasarkan kondisi kesehatan Ba’asyir yang kini sudah berusia 81 tahun terus menurun. Sehingga untuk tetap sehat, dibutuhkan perawatan yang khusus.

“Dari sisi kemanusiaan, Presiden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Namun ya Presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan,” kata Moeldoko kemudian.

Meski demikian, Moeldoko memastikan bahwa akses Ba’asyir terhadap fasilitas kesehatan tidak akan berubah.

“Akses Ba’asyir ke fasilitas kesehatan enggak berubah. Itu standard. Bahkan akan kita lebihkan ya apabila membutuhkan. Itu untuk urusan kesehatan, kemanusiaan, enggak bisa dikurangi,” ujar Moeldoko.