Jika Abu Bakar Ba’asyir Bebas karena Kemanusiaan, Meiliana dan Baiq Nuril pun Bisa?


SURATKABAR.ID – Baru-baru ini, Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus Penasehat Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko ‘Jokowi’ Widodo-Ma’ruf Amin, menyampaikan kabar mengejutkan. Yusril menyebutkan, ia telah berhasil meyakinkan Presiden Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Teroris Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

Mengutip IDNTimes.com, Minggu (20/01/2019), dalam tulisan yang diunggah di laman Facebook pribadinya, Yusril menuturkan Jokowi membebaskan terpidana kasus terorisme itu lantaran pertimbangan kemanusiaan.

Anggara Suwahju yang merupakan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), memberikan pandangannya. Jika pertimbangan dalam membebaskan Ba’asyir benar-benar karena alasan kemanusiaan, maka presiden pun seharusnya melakukan langkah penting terhadap sejumlah kasus lainnya. Sejumlah kasus lain yang juga membutuhkan pertimbangan kemanusiaan antara lain seperti pemberian amnesti bagi Baiq Nuril dan Meiliana.

ICJR lantas mempertanyakan dasar hukum keputusan pembebasan Ba’asyir. Sebab, menurut PP No 99 Tahun 2012 Permenkuham No 3 Tahun 2018, disebutkan bahwa untuk mengeluarkan warga binaan pemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan sebelum menjalani semua masa pidana adalah dengan pembebasan bersyarat.

Anggara pun menyebutkan pemerintah pun tak dapat mendasarkan keputusannya pada mekanisme amnesti sesuai dengan UU 1945 jo UU No 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Baca juga: Abu Bakar Ba’asyir Akan Bebas Tanpa Perlu Bersumpah Setia Kepada Pancasila

“Hal tersebut pun tidak dapat dilakukan, karena amnesti menghilangkan semua akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan, dan sebelumnya harus ada nasihat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Hukum dan HAM dan kemudian juga harus dengan pertimbangan DPR,” beber Anggara.

Di lain pihak, berdasarkan keterangan kuasa hukum Ba’asyir, rencana pembebasan tersebut bukan merupakan pembebasan bersyarat maupun grasi. Pasalnya, Ba’asyir tak pernah mengajukan grasi ke presiden.

Bagaimana dengan Kasus Baiq Nuril?

Dikatakan ICJR, jika pembebasan Ba’asyir benar-benar lantaran alasan kemanusiaan, ada sederet kasus lain yang juga dinilai butuh pertimbangan kemanusiaan. Salah satunya yakni kasus seorang guru honorer Baiq Nuril yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung.

Guru honorer SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat tersebut divonis bersalah atas pelanggaran undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada November 2018 lantaran menyebarkan rekaman telepon berisi percakapan cabul atasannya. Dia dipidana hukuman penjara selama enam bulan dan denda senilai Rp500 juta.

Menurut penilaian ICJR, kasus ini merupakan kriminalisasi yang rentan memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat sekaligus perlindungan hak korban pelecehan seksual di Indonesia.

“Seharusnya, presiden harus memberikan amnesti dengan nilai kemanusiaan yang dianutnya,” tukas Anggara.

Kasus Meiliana Perlu Pertimbangan Kemanusiaan

Masih dengan alasan kemanusiaan, ICJR menilai Meiliana yang dipidana lantaran memprotes volume suara azan di dekat rumahnya, harus dibebaskan. Meiliana divonis bersalah atas penistaan agama pada Agustus 2018. Ia harus menerima hukuman penjara dua tahun. Hakim menilai dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 156 a KUHP.

ICJR menilai hukuman bagi Meiliana merupakan praktik penegakkan hukum yang diskriminatif dalam Pasal 156a KUHP.  Anggara pun berharap presiden bisa menginisiasi perubahan rumusan pasal tersebut.

“Dengan nilai kemanusiaan yang dianutnya, presiden harus menginisiasi perubahan pada rumusan pasal karet tentang penodaan agama yang diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas,” ungkap Anggara melalui keterangan tertulis.

Selain itu, Anggara juga menyebutkan jika presiden bisa mempertimbangkan pembebasan bagi terpidana terorisme, presiden juga harus membertimbangkan grasi untuk terpidana mati kasus narkotika.

Anggara mengimbuhkan selama ini Jokowi telah jelas-jelas  menolak seluruh permohonan grasi yang diajukan pada 2016 dan 2017 untuk terpidana mati kasus narkotika.

Padahal, Putusan MK No. 56/PUU-XIII/2015, MK mengisyaratkan bahwa dalam hal mengeluarkan grasi, presiden terikat pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi yang menyebutkan bahwa pertimbangan yang diberikan oleh presiden ialah pertimbangan yang layak, dengan melakukan pemeriksaan secara mendalam, tidak secara buta menolak permohonan kasus tertentu secara umum.

“Secara filosofis, grasi memang lebih bersifat kemanusiaan karena merupakan bentuk belas kasih atau pengampunan yang diberikan Kepala Negara kepada seorang terpidana. Sehingga, pertimbangan pada faktor kemanusiaan yang sangat bersifat individual dan subjektif harus dilakukan, tidak dapat diletakkan dalam konsep pukul rata seperti pada terpidana khusus kasus narkotika yang diterapkan presiden,” tukasnya.

ICJR menilai, Jokowi seharusnya juga mengubah pemidanaan 51 orang terpidana mati dengan masa tunggu di atas 10 tahun.

ICJR menyebutkan bahwa Jokowi telah menghadirkan ‘Indonesian way’ dalam Rancangan KUHP, dengan mengatur bahwa pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Dengan mekanisme ini Pemerintah merekomendasikan pidana mati dapat diubah lewat keputusan presiden, jika selama 10 tahun terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dan tidak ada. Pidana mati juga secara otomatis diubah oleh keputusan presiden jika 10 tahun sejak grasi ditolak, tidak dilakukan eksekusi.

Berdasarkan data yang diolah ICJR dari Dirjen Pemasyarakatan, pada Oktober 2018, terdapat 219 orang dalam daftar tunggu pidana mati, dengan hitungan masa tunggu sampai dengan 1 Desember 2018. Di antaranya, sebanyak 51 orang dengan masa tunggu lebih dari 10 tahun tanpa kejelasan. Bahkan, 21 orang di antaranya telah masuk ke dalam daftar tunggu pidana mati lebih dari 15 tahun.

Anggara menyampaikan, hal ini tentunya telah memengaruhi kondisi psikologis mereka. Dia menuturkan jika presiden menghormati nilai kemanusiaan, presiden harus mengubah pidana mati ke-51 orang tersebut menjadi pidana seumur hidup atau pidana maksimal 20 tahun penjara.

“Karena masukkan seseorang dalam daftar tunggu pidana mati terlalu lama dengan ketidakpastian merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dari negara,” pungkas Anggara.