PSI Kaitkan SBY dengan Penahanan Ba’asyir& Kriminalisasi Ulama, Demokrat: Otak di Dengkul!


SURATKABAR.ID – Mengenai pemenjaraan terpidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir, PSI menyinggung bahwa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhubungan dengan hal tersebut serta isu kriminalisasi ulama. Mendengar hal ini, Partai Demokrat tak tinggal diam dan membela sang Ketua Umum. Mereka lantas menyebut PSI ‘otak dengkul’.

“Maaf, untuk mengatakan otak ditaruh di dengkul Raja Juli (Sekjen PSI) ini,” tandas Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon kepada pers pada Sabtu (19/01/2019). Demikian sebagaimana dikutip dari Detik.com, Sabtu (019/01/2019).

Jansen memang tak menyangkal fakta bahwa Ba’asyir dipenjara di era kepemimpinan SBY. Namun, ia juga menegaskan tak ada kriminalisasi ulama dalam proses hukum terhadap Ba’asyir.

“Ustaz Ba’asyir memang dipenjara di era SBY, tapi kasusnya jelas. Tidak ada kriminalisasi ulama di situ. Proses hukumnya jelas, disidang secara fair dan diputus terbukti bersalah oleh pengadilan. Malah ketika itu sebuah prestasi di era SBY,” ungkap Jansen membeberkan.

Jansen kemudian menantang PSI untuk mengonfirmasi hal ini ke Jenderal Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Kapolri. Jansen mengaku heran atas tingkah PSI yang mengaitkan keputusan Presiden Jokowi membebaskan Ba’asyir dengan SBY.

Baca juga: Abu Bakar Ba’asyir Akan Bebas Tanpa Perlu Bersumpah Setia Kepada Pancasila

“Tanya saja Pak Tito dan banyak polisi lainnya yang sekarang masih aktif berdinas di masa pemerintahan Pak Jokowi ini, ada kriminilisasi ulama tidak di kasus Ba’asyir? Jawabnya pasti tidak,” tandasnya.

Jansen kemudian menambahkan, “Kalau sekarang Jokowi mau membebaskan Ba’asyir dengan berbagai pertimbangan ya, silakan saja. Tapi tak usah pendukungnya mengkait-kaitkan dengan Pak SBY, apalagi menjelek-jelekkan Pak SBY,” imbuh Jansen dengan tegas.

Malahan, lanjut Jansen, penangkapan dan penahanan Ba’asyir di era SBY merupakan bukti ketegasan di bidang hukum. Ia pun meminta agar PSI berhenti membuat kegaduhan.

“Penangkapan Ba’asyir ketika itu kasusnya jelas dan justru bukti ketegasan SBY di bidang hukum. Jadi saran kami ke PSI, baiknya kedepan mengurangi komentar-komentar bodoh tak berguna dan bisa bangkitkan kegaduhan. Silakan mau cari tenar, tapi yang pintar dikitlah,” ucapnya.

Jansen menilai, PSI harus menggunakan akal sehat dalam melontarkan pernyataan. Ia menyebut PSI malah mau menjilat Jokowi.

“Silakan saja PSI mau jadi penjilat ke Jokowi, tapi njilatnya ya, mbok tolong yang rasional dan pakai akal sehat dikit. PSI ini mungkin lupa, Ba’asyir dipenjara atas kasus terorisme. Orang-orang yang berideologi mirip seperti PSI ini, ketika itu malah sangat gembira atas penangkapan dan keputusan penjara kepada Ba’asyir. Itu maka sekarang kami malah ingin balik bertanya, apa PSI ini mendukung terorisme ya?” papar Jansen.

Sebelumnya, PSI mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi membebaskan Abu Bakar Ba’asyir. PSI lantas mengungkit soal terpidana terorisme itu yang dipenjara di era SBY.

“Kita perlu ingat saja bahwa Ba’asyir dipenjara melalui proses hukum pada masa SBY. Tapi kok nggak ada yang mengatakan SBY mengkriminalisasi Ba’asyir?” ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Jumat (18/01/2019).

“Yang jadi pertanyaannya, kenapa pada masa itu tak ada kriminalisasi ulama. Begitu pun kepada pendiri Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang dua kali masuk penjara pada pemerintahan SBY,” tukasnya kemudian, menukil WartaEkonomi.co.id.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir dilakukan demi alasan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

“Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan,” ungkap Presiden usai meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jumat (18/01/2019).

Jokowi kemudian menugaskan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk mengupayakan pembebasan Ba’asyir. Dibenarkan pula bahwa kondisi kesehatan Ba’asyir yang menurunlah yang menjadi pertimbangan utamanya.