Jokowi Janjikan Kenaikan Gaji Perangkat Desa, DPR: Alokasi Dananya Dari Mana?


SURATKABAR.ID – Baru-baru ini, Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menaikkan gaji perangkat desa. Rencana ini lantas direspon oleh Komisi II DPR RI. Komisi Bidang Dalam Negeri ini mempertanyakan dari mana sumber dana yang akan dipakai guna menambah gaji yang dimaksud.

Melansir reportase CNNIndonesia.com, Jumat (18/01/2019), Jokowi berjanji akan menaikkan penghasilan tetap seluruh perangkat desa. Dan ini setara dengan gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan IIA. Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan ribuan orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) beberapa waktu lalu.

“Kalau kemarin presiden menyetujui kenaikan gaji, belum ada pembahasan alokasi dananya dari mana,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron, Rabu (16/01/2019).

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron, selama ini pihaknya belum pernah membahas sumber anggaran yang akan dialokasikan untuk menambah gaji perangkat desa.

Herman menuturkan, gaji perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Bahkan beberapa desa mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang preminya dibayar oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Ditagih Janji Posisi PNS oleh Ribuan Perangkat Desa, Begini Jawaban Jokowi

“Semua itu dari ADD,” ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

Saat ini Herman mempertanyakan, apakah kenaikan gaji perangkat desa yang disetujui presiden nantinya akan dibebankan kepada pemerintah daerah melalui alokasi dana desa, atau dari dana alokasi khusus (DAK) APBN.

“Semua itu harus dibahas. Kami belum pernah membahas dari segi anggaran,” ungkapnya.

Kendati begitu, Komisi II pada dasarnya menyetujui perihal kenaikan gaji perangkat desa. Sebab menurutnya, hal ini sudah dibahas sejak awal oleh pihaknya dengan PPDI.

“Secara esensi kami sudah menyetujui, tapi persoalan sumber anggarannya dari mana itu yang belum diketahui,” sebutnya kemudian.

Diiungkapkan Herman, ada tiga tuntutan perangkat desa yang telah disepakati Komisi II DPR. Pertama, berkenaan dengan kepastian profesi dan jabatan, jika tidak diangkat sebagai PNS. Kedua, kesetaraan gaji dengan PNS golongan IIB. Ketiga, pemberian asuransi yang preminya dibayar pemerintah.

“Ketiga tuntutan ini logis, mestinya bisa dilakukan pemerintah,” imbuh Herman.

Selain itu, Herman melanjutkan, Komisinya juga akan mengevaluasi alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk para honorer. Skema P3K dianggap paling memungkinkan untuk pengangkatan PNS bagi perangkat desa yang jumlah diperkirakan mencapai satu juta orang.

Kepastian Pencairan

Janji Jokowi soal kenaikan gaji perangkat desa ini juga disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh.

“Tidak serta merta itu menjadi patokan (golongan) IIA, tapi itu menjadi minimal,” tukas Nihayatul saat dihubungi media.

Dia menyebutkan perangkat desa di beberapa daerah justru gajinya lebih tinggi daripada PNS golongan IIA. Dengan begitu, lanjut Nihayatul, gaji yang masih di bawah standar golongan IIA bisa dinaikkan. Sedangkan gaji yang sudah di atas standar tak perlu disamakan.

“Nanti malah turun gaji,” tukasnya kemudian.

Nihayatul Wafiroh yang juga merupakan Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan pemerintah agar memberi kepastian pencairan gaji setiap bulan. Sebab menurutnya, selama ini banyak perangkat desa yang menerima gaji tiga bulan sekali.

“Kalau gaji mereka naik jadi setara IIA, bukan hanya secara jumlah dinaikkan tetapi juga secara rutinitas kepastian pencairannya lebih diperhatikan. Jadi tidak menunggu tiga bulan sekali,” tambahnya.

Senada dengan Herman, Nihayatul juga belum mengetahui postur anggaran sehubungan rencana kenaikan gaji perangkat desa. Pihaknya akan mengagendakan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri pada pekan depan untuk membahas hal ini.

Besaran gaji PNS golongan IIA dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2015. Gaji terendah adalah Rp 1.926.000 bagi pegawai yang belum punya pengalaman kerja. Sedangkan gaji tertinggi berada di angka Rp 3.213.000, untuk pegawai dengan masa kerja 33 tahun.

Sementara itu, penghasilan perangkat desa pun berbeda-beda, baik sekretaris desa (sekdes), kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi) maupun kepala dusun (kadus).

Gaji perangkat desa diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Jokowi sendiri akan merevisi peraturan pemerintah ini dalam dua pekan ke depan. Calon presiden petahana tersebut memastikan urusan kesejahteraan perangkat desa sudah diselesaikan oleh pemerintah.

“Yang paling penting sudah kita putuskan bahwa penghasilan tetap perangkat desa segera disetarakan dengan (PNS) golongan IIA,” tandas Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/01/2019).

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.