Pedas! Neraca Perdagangan Defisit, Rizal Ramli Ingatkan Janji Jokowi Saat Kampanye


SURATKABAR.ID – Rizal Ramli yang merupakan Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengingatkan Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) soal janji saat berkampanye dalam Pilpres 2014 lalu. Waktu itu, seringkali Jokowi mendengungkan mengenai kedaulatan energi, pangan dan keuangan.

“Kok setelah empat tahun semakin tidak berdaulat?” kata Rizal di Kinanti Building, Jakarta, Selasa (15/01/2019). Demikian sebagaimana dikutip dari laporan Tempo.co, Rabu (16/01/2019).

Salah satu hal yang Rizal perhatikan yakni melambungnya impor di era Jokowi yang berimbas kepada defisit neraca perdagangan sepanjang tahun 2018, yang menembus angka US$ 8,57 miliar. Angka tersebut setara dengan Rp 128,5 triliun dengan kurs dollar AS Rp 15 ribu.

Dalam masa berkampanye, Rizal menyebutkan Jokowi selalu berjanji menyetop impor. Namun, janji tinggal janji. Hingga kini, pemerintah masih terus melakukan impor. Meski ekspor pun meningkat, namun pertumbuhannya tak setinggi impor.

“Kenapa demikian? Karena ada inkonsistensi visi, misi, strategi dan personalia. Yang terjadi impor malah gila-gilaan,” ujarnya.

Baca juga: Sepakat dengan Prabowo, Ekonom Sebut Deindustrialisasi RI Tambah Parah

Saat itu, Rizal menyebutkan, pandangan Jokowi mengenai kedaulatan pangan juga sangat baik. Hanya saja, ia menyayangkan visi itu justru diterjemahkan keliru dengan banyaknya impor. Sehingga, Rizal melihat ada ketidakkonsistenan antara visi, misi, strategi, serta personalia sang pemimpin.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang Januari hingga Desember 2018, neraca perdagangan mengalami defisit. Kepala BPS Suhariyanto menuturkan, defisit sepanjang tahun itu mencapai angka US$ 8,57 miliar atau setara Rp 128,5 triliun dengan kurs dollar AS Rp 15 ribu.

Merujuk pada data BPS sejak 1975, defisit perdagangan pada 2018 menjadi yang tertinggi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan diperlukan upaya untuk mendorong ekspor nonmigas agar neraca perdagangan tak lagi mengalami defisit yang terlalu lebar.

“Yang perlu betul kita lakukan adalah mendorong ekspor nonmigas,” tukas Darmin saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/01/2019).

Diungkapkan Darmin, tindakan itu telah dilakukan pemerintah terutama ke pasar nontradisional seperti Afrika yang sedang tumbuh; meski hasilnya tak terlihat dalam waktu cepat.

Kata Darmin, impor ikut tercatat tumbuh tinggi lantaran banyak bahan baku maupun modal yang dibutuhkan untuk pembangunan dan barang-barang lainnya yang tak diproduksi di dalam negeri.

“Ekonomi kita itu tumbuh dengan baik. Tidak seperti tahun-tahun lalu. Sehingga mau tidak mau impornya tumbuh dengan cepat. Kalau ekonomi tidak jalan, impornya tidak akan begitu,” imbuh Darmin.

Defisit Neraca Perdagangan Terpayah Sejak 1975

Lebih lanjut menurut Rizal Ramli, defisit neraca perdagangan RI saat ini merupakan yang paling payah.

“Impornya gede banget terus tumbuh, ekspornya enggak naik, ini defisit neraca perdagangan paling payah sejak 1975,” ujar Rizal di kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta, Selasa (15/01/2019).

Atas rekor tersebut Rizal mengingatkan kepada Jokowi bahwa perekonomian sejatinya bukan soal pembangunan infrastruktur, tapi juga soal daya beli, neraca berjalan, hingga neraca transaksi berjalan.

“Soal infrastruktur, saya angkat topi terhadap persistensi, tapi yang lainnya gimana? Menterinya doyan impor, inilah hasilnya.”

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari hingga Desember 2018 neraca perdagangan mengalami defisit. Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan defisit sepanjang tahun itu mencapai angka US$ 8,57 miliar, atau setara Rp 128,5 triliun dengan kurs dollar AS Rp 15 ribu.

“Karena itu pemerintah masih punya punya pekerjaan untuk menggerakkan ekspor sehingga bisa positif, meskipun banyak tantangan, karena ke depan pertumbuhan ekonomi global juga tidak terlalu menggembirakan,” ungkap Suhariyanto di kantornya, Jakarta Pusat.

Dalam jangka lima tahun ke belakang, terakhir kali neraca dagang mengalami defisit ialah di tahun 2014 yang mencapai US$ 2,20 miliar. Sedangkan di 2015-2017 neraca dagang menurut data yang dikeluarkan oleh BPS mengalami surplus. Tercatat masing-masing mengalami surplus sebesar US$ 7,67 miliar, US$ 9,48 miliar dan US$ 11,84 miliar.

Meski begitu, merujuk pada data BPS sejak 1975, defisit perdagangan pada 2018 menjadi yang tertinggi. Kata Suhariyanto, BPS hanya memiliki data neraca perdagangan sejak tahun 1976/1975.

“Sejak 1945 BPS terputus datanya, hanya ada tahun 1975-1976. Tahun 1975 itu defisit mencapai US$ 391 juta, yang 2018 ini besar,”ujarnya.

Suhariyanto menambahkan, defisit neraca perdagangan sepanjang 2018 dipicu tingginya impor migas terutama dari komoditas minyak mentah dan hasil olahan minyak. Hal ini terutama dipengaruhi pergerakan harga minyak dunia.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.