Terungkap! Sidang Saksi Perdana Digelar, Nama Tjahjo Kumolo Disebut Bupati Bekasi Minta Bantu Izin Meikarta


SURATKABAR.ID – Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin menyebut-nyebut nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam persidangan dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.

Neneng, seperti yang dilansir dari laman Tempo.co pada Senin (14/1/2019), mengatakan bahwa Tjahjo Kumolo pernah meminta tolong kepada dirinya. Ada pun permintaan tolong tersebut adalah agar dirinya membantu pengurusan perizinan Meikarta.

“Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘Tolong perizinan Meikarta dibantu’,” tutur Neneng dalam kesaksiannya, Senin (14/1).

Selain Neneng, dalam sidang saksi perdana jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menghadirkan Kepala Biro Tata Ruang Pemkab Bekasi E. Yusuf Taufik dan wakil perusahaan pengembang Meikarta dari PT Mahkota Citra Sentosa, yakni Bartholomeus Toto, Edi Dwi Soesanto, dan Satriado.

Mereka hadir dalam sidang untuk memberikan kesaksian terhadap empat terdakwa dalam kasus tersebut, yakni Billy Sindoro, Firtadjadja Purnama, Taryudi, dan Henry Jasmen.

Baca Juga: Jadi Sorotan Lantaran Bela Meikarta, Tak Disangka Rupanya Ini Alasan Denny Indrayana

Menurut Neneng, ia diminta untuk datang ke Jakarta dan menemui Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono. Hal tersebut ada kaitannya dengan hasil rapat pleno bersama mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Pada rapat pembahasan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT), Deddy meminta perizinan pembangunan seluas 84,6 hektar terlebih dahulu ditunda. Pasalnya luasan proyek tersebut membutuhkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat.

“Saat itu (dipanggil ke Jakarta), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon Pak Soemarsono, berbicara sebentar. Kemudian telepon Pak Soemarsono diberikan kepada saya. Dan Tjahjo Kumolo bulang kepada saya, ‘Tolong perizinan Meikarta dibantu’,” jelas Neneng.

Atas permintaan Tjahjo Kumolo, Neneng pun mengiyakan. Namun, ia mengungkapkan, hal tersebut tetap harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Saya jawab, ‘Baik Pak, yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku’,” katanya kemudian.

Dalam sidang tersebut, Neneng juga mengungkapkan bahwa Soemarsono akan memberikan fasilitas dalam pertemuan antara Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, dan PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang proyek Meiakrta.

Fakta lain yang terungkap dalam persidangan tersebut adalah aliran suap Meikarta yang sampai ke tangan anggota DPRD Pemkab Bekasi. Melalui Dinas PUPR, anggota DPRD Bekasi mendapat fasilitas jalan-jalan ke Thailand. Diduga uang yang mereka gunakan untuk liburan itu mereka dapatkan dari Meikarta.