Soal Dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta, Begini Respon Pedas Novel Baswedan


SURATKABAR.ID – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan buka suara mengungkapkan kekecewaannya kepada Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk dengan tugas untuk menangani kasus penganiayaan terhadap dirinya.

Novel, diwartakan Tempo.co, pada Senin (14/1/2019), menyebut pembentukan TGPF adalah sesuatu yang tak peka. Ia bahkan terang-terangan mengaku meragukan kesungguhan Polri yang membentuk tim gabungan untuk Novel Baswedan.

“Tidak menjawab keraguan publik, termasuk keraguan saya,” ujar Novel ketika dihubungi untuk dimintai tanggapan terkait hal tersebut, pada Senin (14/1). “Kok isinya anggota Polri dan staf ahli Kapolri?” imbuhnya kemudian.

Ia pun mengaku bingung begitu melihat daftar nama 65 orang yang tergabung dalam tim tersebut. “Mestinya jika Kapolri membentuk tim gabungan sendiri seperti itu, harus melibatkan tokoh sipil yang independen,” tutur Novel.

Pembentukan tim gabungan baru ini tercantum dalam surat tugas yang ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian tertanggal 8 Januari lalu. Dalam lampiran surat tugas tersebut, nama Tito tertera sebagai penanggung jawab tim gabungan yang dibentuknya.

Baca Juga: Komentar Telak Novel Baswedan Terkait Aksi Teror Bom di Rumah Ketua dan Wakil Ketua KPK

Sementara untuk posisi ketua tim dipercayakan kepada Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Aziz yang membawahi sebanyak 46 personel Polri sebagai anggota timnya. Lalu dari kalangan ahli, ada beberapa nama yang tak asing di telinga.

Mereka adalah mantan wakil pimpinan KPK sekaligus guru besar pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji. Kemudian Peneliti LIPI Hermawan Sulistyo, Ketua Ikatan Sarjana Hukum Indonesia Amzulian Rifai, Ketua Setara Institut Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, mantan Komisioner Komnas HAM Nur Kholis, dan Ifdhal Kasim. Tak ketinggalan enam nama dari KPK.

Tim gabungan bentukan Kapolri mendapat waktu enam bulan untuk merampungkan kasus penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan yang terkadi pada 11 April 2017 silam.

Atas dibentuknya tim gabungan tersebut, Novel menilai, Polri tak terlalu menganggap serius menjalankan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan juga berbagai macam tuntutan lainnya. Termasuk tuntutan yang disuarakan Novel Baswedan sendiri.