London Akan Cabut Penghargaan Aung San Suu Kyi Sehubungan Rohingya


SURATKABAR.ID – Mengikuti jejak Oxford yang telah lebih dulu mencabut penghargaan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Kota London, Inggris, juga akan melakukan hal yang sama. London akan mencabut penghargaannya terhadap Aung San Suu Kyi sehubungan pembantaian muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Menukil reportase iNews.ID, Sabtu (12/01/2019), melalui badan pemerintah kota, City of London Corporation, Pemerintah Kota London akan menarik penghargaan kebebasan yang diberikan kepada Suu Kyi pada 2017 lalu.

Menurut penjelasan City of London Corporation, penarikan ini berkenaan dengan adanya pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya.

“City of London Corporation mengutuk pelanggaran kemanusiaan mengejutkan yang dilakukan di Myanmar, dan telah menulis surat kepada Duta Besar untuk Myanmar untuk mengungkapkan keprihatinan yang mendalam tentang situasi saat ini di sana,” demikian bunyi pernyataan City of London Corporation, sebagaimana dikutip dari Anadolu, Jumat (11/01/2019).

Selain itu, badan tersebut juga akan menulis surat kepada Suu Kyi untuk meminta tanggapannya sebelum keputusan akhir dibuat.

Baca juga: Sadis! Wanita Rohingya Ceritakan Tentara Myanmar Lempar Bayinya ke Udara lalu Ditebas Parang

Lebih lanjut, PBB menyebut kekerasan terhadap etnis Rohingya sebagai pembersihan etnis (genosida) yang melibatkan para pemimpin militer.

Berdasarkan data Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar perempuan dan anak-anak, mengungsi ke Bangladesh. Hal ini terjadi setelah pasukan Myanmar menyiksa dan membantai kelompok minoritas itu sejak Agustus 2017.

Laporan Ontario International Development Agency (OIDA) berjudul ‘Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terungkap’ menguraikan, hampir 24.000 muslim Rohingya dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar sejak 25 Agustus 2017 silam.

Lebih dari 34.000 orang dibakar dan lebih dari 114.000 lainnya disiksa. Sekitar 18.000 perempuan anak-anak dan dewasa diperkosa oleh tentara dan polisi. OIDA juga mengungkapkan, lebih dari 115.000 rumah dibakar dan 113.000 lainnya dirusak.

India Deportasi Keluarga Rohingya ke Myanmar

Sementara itu, mengutip Detik.com, Pemerintah India menuai kecaman usai mendeportasi satu keluarga Rohingya ke Myanmar, di mana militernya dituduh melakukan genosida terhadap minoritas muslim tak berkewarganegaraan tersebut.

Sejak tahun 2013, keluarga Rohingya yang terdiri dari lima orang itu telah mendekam di penjara di negara bagian Assam. Namun pada Kamis (03/01/2019) lalu, mereka dikirimkan kembali ke Myanmar.

Hal ini merupakan deportasi pengungsi Rohingya yang kedua kalinya oleh otoritas India dalam beberapa bulan ini. Sebelumnya pada Oktober 2018 lalu, otoritas India mendeportasi 7 orang Rohingya ke Myanmar.

Atas deportasi tersebut, kelompok HAM Amnesty International mengecam dan menuding India mengabaikan hukum internasional.

“Penduduk Rohingya di negara bagian Rakhine di Myanmar terus hidup di bawah sistem apartheid,” cetus Abhirr V. P, pimpinan Amnesty India dalam pernyataannya, Selasa (8/1/2019). Demikian dilansir dari kantor berita AFP.

“Pengusiran para pencari suaka dan pengungsi berarti pelanggaran kewajiban India berdasarkan hukum internasional selama ini, yang melarang pemerintah mengembalikan orang-orang ke wilayah di mana mereka berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” tanbahnya.

India sendiri diketahui bukanlah negara penandatangan Konvensi Pengungsi PBB. Pejabat-pejabat India menuturkan bahwa sekitar 40 ribu warga Rohingya tinggal di negara itu. Kalangan Hindu garis keras di India telah menyerukan adanya deportasi massal terhadap Rohingya.

Sekitar 18 ribu warga Rohingya di India terdaftar di badan pengungsi PBB, UNHCR. Menurut UNHCR, walau telah berulang kali meminta namun mereka tak diberi akses ke keluarga Rohingya yang ditahan di Assam sebelum deportasi mereka.