Untuk Ungkap Kasus Penyerangan Novel Baswedan, Polri Bentuk Tim Gabungan


SURATKABAR.ID – Sebuah tim gabungan berisi 65 orang untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan telah dibentuk oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis.

Melansir iNews.id, Sabtu (11/01/2019), pembentukan tim gabungan tertuang dalam Surat Tugas Kapolri Nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019. Tim gabungan ini dibentuk dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tim pemantauan proses hukum terhadap Novel yang dibentuk Komnas HAM. Hal ini juga dilakukan sekaligus untuk melaksanakan tugas kepolisian di bidang penyelidikan dan penyidikan.

“Hasil rapat kordinasi dengan para pihak maka untuk hasil rekomendasi dari rapat tersebut untuk membuat tim yang melibatkan unsur internal dan eksternal,” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi awak media, Jumat (11/01/2019).

Berdasarkan surat tugas terkait, tim gabungan berisi 65 orang itu diketahui terdiri dari unsur kepolisian, tim pakar dan tim KPK. Tim gabungan dipimpin Irjen Pol Idham Azis. Sedangkan yang menjadi Wakil Ketua Tim dipercayakan kepada Karobinops Bareskrim Polri Brigjen Pol Nico Afinta.

Untuk kepala subtimnya, terdapat enam orang yakni Subtim Analisa dan Evaluasi dipimpin Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat, Subtim Humas diketuai oleh Irjen Pol M Iqbal, Subtim Analis/IT dikepalai oleh Slamet Uliandi, Subtim Penyelidikan Roycke Harry Langgie, Subtim Penyelidikan AKBP Jerry Raymond Siagian, dan Subtim Bantuan Teknis AKBP Jaya Putra.

Baca juga: Tegas! Rumah Pimpinan KPK Diteror Bom, DPR Minta Polri Bentuk Satgas Khusus

Anggota Tim Pakar terdiri dari Amzulian Rifai, Hendardi, Poenky Indarti, Nur Kholis, dan Ifdhal Kasim.

“(Tugas dan fungsi) sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan tugas di surat tersebut,” ujar Dedi.

Sebagaimana diketahui, Novel Baswedan mendapat serangan teror oleh dua orang tak dikenal. Sepupu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut disiram air keras oleh orang asing yang mengendarai sepeda motor. Insiden terjadi usai Novel melaksanakan salat subuh di Masjid Al Ihsan dekat rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Hingga saat ini, kasus itu masih belum tuntas terungkap.

Harapan KPK

Menukil Kompas.com, KPK menyambut baik upaya Polri membentuk tim gabungan dalam rangka penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK menuturkan, pihaknya berharap agar penyerang Novel bisa segera ditemukan.

“KPK berharap tim tersebut bisa berujung pada ditemukannya pelaku penyerangan Novel,” tukas Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/01/2019) malam.

Menurut Febri, penyerang Novel masih belum ditemukan sekitar 600 hari lebih sejak penyerangan terjadi. Sehingga, upaya pengungkapan harus ditingkatkan dan dilakukan secara konsisten.

“Menemukan penyerang Novel Baswedan yang sudah lebih dari 600 hari tersebut tentu saja kami berharap pengungkapan dan berbagai upaya terus dilakukan,” tukasnya.

Apalagi tim gabungan terdiri dari beragam unsur yang luas, baik dari Polri, KPK dan tim pakar. Itulah sebabnya tim ini diharapkan bisa memperkuat upaya penuntasan kasus Novel.

Febri memastikan pimpinan sudah menugas sejumlah pegawai KPK di tim terkait. Mereka yang bergabung berasal dari tiga unsur, yakni penyidik, penyelidik dan pengawas internal KPK.

“Penugasan mereka akan dilakukan berdasarkan penugasan Pimpinan KPK. Dan nanti tentu akan berkoordinasi dengan tim yang dibentuk oleh Polri,” imbuhnya kemudian.

Selain itu, Febri berharap kelak tim gabungan dapat melaporkan perkembangan penanganan kasus Novel ke publik secara berkala.

Dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019, tim gabungan terdiri dari 65 orang dari berbagai unsur di antaranya praktisi yang menjadi tim pakar, internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepolisian.

Dalam surat tugas ini, tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan. Surat tugas ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.