Akui Cemas Jika Jokowi Tak Lagi Jadi Presiden, Said Aqil Sebut Akan Ada Rezim yang Intervensi Pesantren


SURATKABAR.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengaku khawatir rezim selanjutnya akan mengintervensi pesantren, jika Joko Widodo (Jokowi) tak terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Said, seperti yang diwartakan Viva.co.id pada Kamis (10/1/2019), mengatakan celah intervensi muncul di Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang saat ini masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kalau nanti kapan-kapan, misalkan rezimnya berbeda, kemudian tidak senang pesantren, intervensi (bisa dilakukan) dengan berdasarkan undang-undang yang ada,” ujar Said Aqil usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (10/1) kemarin.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa selama ini Pemerintahan Jokowi-JK sudah memegang teguh komitmen agar pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan Islam yang independen. “Kalau sekarang, Pak Jokowi, Pak JK, sangat positif pada pesantren,” tuturnya tegas.

Adapun salah satu bentuk intervensi, menurut Said Aqil, dapat dilakukan melalui aturan pendanaan pemerintah dalam RUU Pesantren. Ia tak mau aturan tersebut malah dijadikan sebagai alat pemerintah mengganggu independensi pesantren hanya karena pesantren menerima pembiayaan dari negara.

Baca Juga: Ketika Jokowi dan Prabowo Sama-Sama Disebut sebagai Pelanggar HAM

“Selama ini pesantren itu independen. Itu sudah menjadi kekhasan. Ciri khasnya pesantren di situ. Nanti jika menjadi seperti sekolah yang mainstream, (pesantren menjadi harus menuruti) apa kata negara, kan,” jelas Aqil kemudian.

Ia pun menekankan, dalam kondisi apa pun, pesantren haruslah selalu independen, mengingat pesantren bukan tempat untuk berpolitik. Independensi pesantren juga sebelumnya menjadi hal yang selalu diperjuangkan beberapa tokoh politik Islam.

Beberapa nama yang memberjuangkannya mulai dari Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga kakek Gus Dur, KH Hasyim Asy’ari. “Gus Dur sewaktu di MPR menolak. Jadi harus hati-hati (terhadap upaya mengganggu independensi pesantren),” tegas Said Aqil.

Tak hanya itu, Said Aqil juga mengingatkan bahwa masalah sangat mungkin muncul apabila aturan pendanaan pemerintah di RUU Pesantren dijalankan. Misalnya pendanaan akan sulit dibagikan secara merata kepada seluruh pesantren yang jumlahnya lebih dari 27 ribu di seluruh Indonesia.

Pemerintah, disebutkan Said Aqil, juga harus menyusun mekanisme agar dana yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. “Ada 27.000 lebih pesantren. Pasti ada yang dapat (dana), ada yang tidak. Yang tidak dapat pasti tegang, ada konflik. Kemudian yang dapat itu, mampu tidak manajemennya membuat laporan anggaran?” pungkasnya.