Tak Setuju Putusan KPU Bocorkan Pertanyaan Debat Pilpres, Ini Alasan Menohok JK


SURATKABAR.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berbeda pendapat dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait bocoran daftar pertanyaan debat pemilihan presiden (pilpres) kepada masing-masing pasangan calon sepekan jelang debat yang akan dilaksanakan 17 Januari mendatang.

Seperti yang dilansir dari laman Kumparan.com pada Selasa (8/1/2019), JK mengaku cemas jika pertanyaan debat dibocorkan, maka jawaban yang diberikan paslon bukan murni dari capres-cawapres, melainkan dari jawaban tim sukses masing-masing pasangan.

“Debat itu gunanya untuk mengukur sejauh mana pengetahuan calon presiden dan cawapres itu apabila menghadapi masalah yang harus diputuskannya sendiri,” tutur JK ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/1) kemarin.

“Nah, kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawan itu tim (sukses). Padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan pribadi,” imbuhnya.

Tak hanya itu. JK juga tak menyetujui adanya kisi-kisi debat untuk kedua paslon. Ia menyebut, debat pilpres adalah kesempatan untuk menguji kemampuan para calon pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia.

Baca Juga: Ketika Jokowi dan Prabowo Sama-Sama Disebut sebagai Pelanggar HAM

“Jadi saya sendiri kurang pas untuk melihat itu pertanyaan (diberikan) dulu, nanti dirapatkan oleh tim demi tim. Nanti akhirnya yang pantas jadi wapres (malah) timnya itu,” celetuk JK.

Menurutnya, akan jauh lebih baik apabila pertanyaan atau kisi-kisi debat pilpres tak diberikan kepada paslon yang bertarung dalam Pilpres 2019 mendatang. Dengan demikian publik bisa menilai kemampuan dari pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Kalau kita ingin menilai itu kemampuan secara pribadi kemudian dalam hal kampanye, ya mestinya jangan dibuka (kisi-kisinya),” ujar JK tegas.

Diketahui sebelumnya, KPU memutuskan memberikan pertanyaan debat pilpres kepada masing-masing pasangan sebelum pelaksanaan debat pada 17 Januari mendatang. Ketua KPU Arief Budiman menyebut alasan di balik keputusan yang diambilnya tersebut.

“Pertanyaan empat tema yang nanti akan diserahkan pada paslon baik 01 atau 02. Kami mengambil putusan itu karena kami menerima masukan dari masing-masing paslon,” jelas Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

“Berikutnya kami ingin martabat paslon presiden harus dijaga bersama dari persoalan teknis begitu,” imbuh Arief.